PEMERINTAHAN

Temui Mensos, Menteri PU Tegaskan Komitmen Dukung Infrastruktur Sekolah Rakyat

MONITOR, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmennya mendukung penuh pembangunan infrastruktur pendidikan dalam program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Dody usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Menteri Dody menjelaskan bahwa dukungan Kementerian PU terhadap program Sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

“Kementerian PU berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan khususnya melalui program Sekolah Rakyat ini. Kami memastikan infrastruktur dasar, seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya akan tersedia secara memadai. Ini penting agar anak-anak Indonesia, khususnya dari kalangan miskin ekstrem, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas,” ungkap Menteri Dody.

Lebih lanjut, Menteri Dody mengatakan bahwa kesuksesan program Sekolah Rakyat tidak dapat diraih hanya dengan kerja satu atau dua kementerian saja, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga serta pemerintah daerah.

“Kami mengajak seluruh pihak, baik kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah untuk sama-sama berkomitmen memastikan program ini berjalan sesuai target Presiden. Infrastruktur yang baik akan memberikan landasan kuat bagi generasi muda dalam menggapai masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyambut baik komitmen Menteri Dody dan mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 53 unit Sekolah Rakyat yang akan segera dibangun. Sebanyak 45 unit sudah memasuki tahap akhir pembangunan, sementara 8 unit lainnya masih dalam tahap survei kebutuhan.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Kementerian PU dalam memberikan dukungan infrastruktur secara nyata. Tahap pertama, sudah ada 45 sekolah yang siap beroperasi tahun ajaran baru nanti, dan kami optimis delapan sekolah sisanya akan segera menyusul,” kata Mensos Syaifullah.

Dalam rapat koordinasi ini, hadir pula sejumlah kepala daerah seperti Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dan Bupati Bogor Rudy Susmanto, yang juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.

Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang menyediakan pendidikan dalam format sekolah berasrama (boarding school). Program ini khusus menyasar anak-anak dari keluarga dengan kategori miskin ekstrem hingga miskin, bertujuan untuk memberikan pendidikan komprehensif yang mampu meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka di masa depan.

Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

3 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

4 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

8 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

9 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

13 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

13 jam yang lalu