PEMERINTAHAN

Menteri PU Tekankan Pentingnya Komitmen Pemda dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

MONITOR, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Terpadu yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo saat penutupan retreat kepala daerah di Magelang.

“Pemda harus mengambil peran utama melalui inovasi dan aktif melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam pemilahan sampah di tingkat rumah tangga,” ujar Menteri Dody di Jakarta, Selasa (11/3/2025) yang didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana.

Ia mencontohkan keberhasilan TPA Benowo Surabaya yang sukses mengubah sampah menjadi energi listrik serta TPA Banyumas yang memproduksi kompos dan bahan bakar Refuse Derived Fuel (RDF).

“Komitmen dan inovasi Pemda adalah kunci utama dalam pengelolaan sampah. Masyarakat juga wajib berperan aktif dalam pemilahan sampah sejak dari rumah tangga,” jelas Menteri Dody.

Menteri Dody juga menyoroti tantangan tipping fee dalam pengelolaan sampah, dengan menyarankan penerapan kebijakan yang melibatkan semua pemangku kepentingan melalui konsep polluter pays principle (3P), di mana pihak yang menghasilkan sampah turut bertanggung jawab dalam menanggung biaya pengelolaan.

Ia menambahkan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan pengolahan 38% dari total sampah secara efektif. Upaya ini krusial guna mencegah terjadinya over capacity Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengingat proyeksi volume sampah pada tahun 2045 diprediksi mencapai 82 juta ton per tahun.

“Kementerian PU hingga 2024 telah membangun 145 TPA dengan metode sanitary landfill, serta sejumlah fasilitas pengolahan sampah seperti TPS3R dan TPST menggunakan teknologi biokonversi, seperti Black Soldier Fly dan RDF, untuk memaksimalkan pengurangan volume sampah,” ungkapnya.

Selain itu, Menteri Dody juga menegaskan bahwa metode open dumping harus segera dihentikan karena berisiko tinggi mencemari lingkungan, sesuai rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“TPS3R harus diterapkan secara konsisten di semua wilayah. Kota-kota besar dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per hari akan diarahkan menggunakan teknologi Waste to Energy, sementara kota lain bisa menggunakan TPST atau TPA sanitary landfill,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko AHY menekankan pentingnya integrasi lintas sektoral antara Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda, serta pihak terkait lainnya guna memastikan target pengolahan sampah nasional tercapai secara optimal.

“Tidak cukup hanya mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga memaksimalkan konsep Waste to Energy,” kata AHY.

Recent Posts

AAWC 2026, Prof Rokhmin dorong Kerja Sama Asia-Pasifik Perkuat Ketahanan Air dan Adaptasi Perubahan Iklim

MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

3 jam yang lalu

Tegas, Kemenhaj Ancam Cabut Izin Hingga Pidanakan Travel Nakal Penelantar Jemaah

MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…

10 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pasar Pengusaha Kopi Terdampak Bencana Lewat ICX Medan

MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…

15 jam yang lalu

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

21 jam yang lalu

Eksploitasi Manusia dan Perbudakan Modern Makin Berkembang, Ketua Komisi HAM DPR Usul Revisi UU TPPO

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…

22 jam yang lalu

Pemerintah Imbau Masyarakat Lapor Jika Ada Penyimpangan Penyaluran KUR

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit…

22 jam yang lalu