MONITOR, Jakarta – Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Andi Yulia Hertaty, bersama Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Sukino, menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam rapat evaluasi fidusia. Pertemuan ini berlangsung pada Selasa (11/02/2025) di Ruang Rapat Ismail Saleh dan bertujuan untuk mengevaluasi terkait efektivitas pengawasan serta kepatuhan terhadap jaminan fidusia. Selain itu, evaluasi ini juga menyoroti penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tahun 2024.
Kadivyankum, Andi Yulia Hertaty menekankan pentingnya sinergi antara regulator dan pelaku usaha guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi fidusia. Ia juga menyoroti perlunya pembaruan sistem administrasi agar lebih transparan dan efisien.
“Kami perlu memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar kesadaran hukum terhadap jaminan fidusia semakin meningkat. Selain itu, optimalisasi sistem digital juga harus menjadi perhatian guna mempermudah proses pencatatan dan pengawasan,” ujar Andi Yulia Hertaty.
Sementara itu, Pengendali Teknis Madya Itjen, Dwi Ari Wibowo, mengajukan beberapa pertanyaan kepada notaris terkait verifikasi objek jaminan fidusia di luar wilayah kerja mereka. Ia juga meminta masukan terkait ketentuan dan sistem pendaftaran fidusia yang berlaku saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Dwi Ari Wibowo menyoroti perlunya strategi pengawasan yang lebih efektif agar regulasi fidusia dapat berjalan optimal serta memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan negara.
 Andi Yulia Hertaty, bersama Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Sukino, menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam rapat evaluasi){kind=link}