Guru Besar UIN Jakarta Harap Pers Kawal Peningkatan Indeks Negara Hukum di Indonesia

MONITOR, Jakarta – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada 9 Februari 2025 ini diharapkan mengukuhkan pers Indonesia untuk mengawal peningkatan indeks negara hukum di Indonesia.

Guru Besar UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan pers memiliki peran penting dalam peningkatan indeks negara hukum di Indonesia. Menurut dia, pers memiliki fungsi melakukan pengawasan di sektor hukum. “Pers Indonesia diharapkan semakin mengukuhkan sebagai pilar penting dalam demokrasi, secara khusus mengawal Indonesia dalam bernegara hukum,” ujar Tholabi di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN (APHTN-HAN) ini menyebutkan, secara spesifik indeks negara hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi namun dari sisi peringkat justru melorot. “Pada tahun 2024 peringkat Indonesia di angka 68 dari 142 negara, padahal tahun 2023 di urutan ke-66. Meski dari sisi skor stagnan di angka 0,53 dari skala 1,” urai Tholabi.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengutip data World Justice Projects Rule of Law Index menyebutkan penurunan indeks capaian rangking indeks negara hukum di Indonesia disebabkan indikator pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak dasar yang mengalami penurunan. “Pada poin ini yang harus menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” saran Tholabi.

Dia mengutip Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto yang memberi perhatian khusus dengan menempatkan isu reformasi hukum di Asta Cita ke-7. Menurut dia, program kerja pemerintahan Prabowo Subianto harus turut dikawal oleh pers. “Pers memiliki peran penting untuk mengawal Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto khususnya di sektor reformasi hukum,” harap Tholabi.

Dia berharap pers dapat memerankan fungsi pengawasan dalam proses bernegara hukum di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini, kolaborasi dari pelbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan indeks negara hukum di Indonesia. “Kuncinya kolaborasi dari pelbagai kalangan, pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi, termasuk pers untuk mengawal Indonesia dalam bernegara hukum dengan baik,” tandas Tholabi.