BERITA

Mendorong Kemajuan Sektor Kelautan Perikanan Perlu Kebijakan yang Efektif dan Efisien

MONITOR, Jakarta – Mengingat luasan wilayah perairan Indonesia serta wilayah daratnya yang berbentuk pulau-pulau, maka perlu upaya bersama dalam memajukan sektor kelautan perikanan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna, menurutnya dengan kondisi geografis seperti itu dalam mewujudkan kemajuan di sektor kelautan perikanan perlu komitmen bersama.

“Dengan kondisi geografis serta pembagian kewenangan antar lembaga baik ditingkat pusat maupun hubungannya dengan pemerintah daerah, maka keharmonisan antar lembaga tersebut perlu dibangun dengan baik.”Ujar Hendra

Tumpang tindih atau bertentangannya suatu kebijakan, kerap terjadi hingga saat ini. Reklamasi misalnya menjadi agenda Proyek Strategis Nasional (PSN), yang dilaksanakan di Tangerang (PIK 2) dan rencana di Surabaya juga akan ada reklamasi. Kata Hendra, tentu itu adalah potret kecil dari tumpah tindih kebijakan, dikatakan demikian, karena dilaksanakan ditengah kampanye semangat berkelanjutan dan kemandirian pangan baik yang disampaikan oleh kementerian ataupun Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah kurang memperhatikan respon sosial juga, bagaimana respon dari masyarakat pesisir yang umumnya bekerja di sektor pangan laut terancam dari adanya reklamasi tersebut. Sejatinya, ruang laut tersebut akan menjamin tercukupi pangan, namun dengan adanya PSN tersebut justru akan menurunkan produksi pangan. Sekaligus menghilangkan pekerjaan masyarakat pesisir, karena laut yang selama ini menjadi wilayah kerja dipersempit dan dirusak ruangnya.” Terang Hendra

Lebih lanjut, Hendra berharap hasil-hasil riset di sektor kelautan perikanan benar-benar didukung, tidak hanya dalam proses risetnya namun juga bagaimana mengimplementasikan hasil risetnya.

“Jumlah perguruan tinggi perhari ini sudah banyak, meski mungkin belum merata dibeberapa daerah. Berdasarkan data statistik PDDikti pada 2023, ada 4.523 perguruan tinggi. Sudah semestinya menjawab persoalan kemiskinan ekstrim di wilayah pesisir, bagaimana hasil riset dapat mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir terutama pelaku utama di sektor pangan laut. Mulai dari Nelayan, pembudidaya ikan dan rumput laut, petambak garam, pengolah hingga pemasar ikan.” Ungkap Hendra

Bagaimana mendorong efektifitas kegiatan penangkapan dan budidaya, perbaikan logistik perikanan, peningkatan nilai produk, memulihkan eksistem laut dan pesisir, pengawasan sumber daya, penguatan kelembagaan masyarakat, dapat terwujud dengan hasil-hasil riset yang diimplemntasi atau dijadikan dasar kebijakan.

Kata Hendra, jangan sampai kebalik-balik, dimana ambisi kebijakan didahulukan kemudian risetnya dibuat belakangan.

Recent Posts

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar,…

3 jam yang lalu

Pemerintah-DPR Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang

MONITOR, Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)…

5 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini memimpin Rapat Paripurna DPR RI.…

7 jam yang lalu

Hari Kartini 2026, Puan: Perempuan Bukan Objek Tapi Subjek Aktif yang Ikut Tentukan Perjalanan RI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal peran perempuan dalam peringatan Hari…

7 jam yang lalu

Kejadian Toko Mama Khas Banjar Jadi Pelajaran Pentingnya Kolaborasi Kebijakan UMKM

MONITOR, Banjarbaru – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM sebagai…

7 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Industri Capai NZE 2050, Lima Pilar Reduksi Emisi Jadi Kunci Transformasi Hijau

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat transformasi industri nasional menuju target Net Zero Emission (NZE)…

12 jam yang lalu