MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti isu ketahanan keluarga mengingat belakangan banyak persoalan kerentanan keluarga yang kemudian berakhir pada ranah pidana. Ia pun menekankan pentingnya kehadiran negara menciptakan kondisi yang stabil di tengah masyarakat untuk memastikan ketahanan keluarga didapatkan semua rakyat Indonesia.
“Keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk mental anak yang kuat dan stabil di mana keluarga seharusnya menjadi tempat teraman bagi tumbuh kembang anak,” ujar Puan, Senin (2/12/2024).
Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR itu menjelaskan, peran keluarga dalam menjaga kesejahteraan emosional dan psikologis anak itu sangat penting. Puan menyebut, keluarga harus menjadi ruang perlindungan dan pendidikan yang mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan dengan mental yang sehat dan kuat.
“Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Dari keluarga, mereka belajar tentang nilai-nilai, moral, dan cara menghadapi tekanan hidup. Ketika fungsi ini tidak berjalan dengan baik, dampaknya bisa sangat destruktif,” tuturnya.
Ketika keluarga gagal memberikan lingkungan yang aman dan stabil, menurut Puan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh anggota keluarga tersebut tetapi juga oleh masyarakat luas. Ia menyoroti banyaknya kasus kerentanan keluarga seperti anak yang terlibat narkoba, judi online, perkelahian, fenomena perceraian hingga pembunuhan antar keluarga.
Seperti dalam kasus anak usia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya, serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, karena mengaku mendapat bisikan sebelum melakukan aksi kejinya. Remaja laki-laki berinisial MAS itu diketahui merupakan anak yang mendapat kehangatan kasih sayang keluarganya dan dikenal merupakan anak baik.
Puan menilai kejadian seperti ini perlu mendapat perhatian karena anak yang datang dari keluarga stabil, bukan tidak mungkin melakukan tindak kekerasan. “Penyelidikan harus dilakukan secara mendalam sehingga bisa diketahui akar masalahnya dan apa penyebab dari kejadian ini,” katanya.
Menurut Puan, kejelasan dari akar penyebab masalah dapat dijadikan bahan untuk pendampingan bagi pelaku anak MAS. Selain itu, evaluasi dapat dilakukan pada hal yang lebih luas terkait ketahanan keluarga di tengah masyarakat.
“Dan agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi, termasuk menjadi antisipasi terjadinya kekerasan yang melibatkan anak dalam rumah tangga,” tegas Puan.
Puan pun mengingatkan pentingnya peningkatan pendidikan karakter bagi anak-anak di lingkungan pendidikan formal. Ia juga meminta Pemerintah menyusun dan mengeluarkan kebijakan atau aturan yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti cuti orang tua, subsidi pendidikan, dan program kesejahteraan sosial yang harus menjadi prioritas dalam agenda nasional.
“Pemerintah juga harus memastikan bahwa keluarga-keluarga di daerah terpencil dan marginal mendapatkan dukungan yang memadai. Karena Masa Depan Keluarga adalah Masa Depan Bangsa,” sebut Puan.
Puan menilai, kerentanan keluarga tercipta karena banyak faktor, baik karena internal keluarganya sendiri, maupun faktor-faktor eksternal seperti masalah ketimpangan sosial, faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
“Maka kehadiran Negara, khususnya Pemerintah sebagai pelaksana program anggaran sangat penting. Bagaimana Pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat untuk memastikan kestabilan di setiap keluarga,” ungkapnya.
Puan mengingatkan ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk bertahan dan pulih dari tekanan, tantangan, dan krisis yang mungkin dihadapi. Jika ketahanan keluarga terbentuk dengan kuat, kondisi tersebut dapat menciptakan individu yang stabil secara emosional dan psikologis, serta mampu menjadi pelindung dan penyeimbang dalam menghadapi krisis.
“Pemerintah perlu mengadakan program pendidikan parenting yang menjangkau semua kalangan masyarakat, terutama keluarga yang rentan secara ekonomi dan sosial,” imbau Puan.
“Program ini harus memberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang sehat, pengelolaan emosi, dan cara menangani konflik dalam keluarga,” sambung mantan Menko PMK itu.
Puan menambahkan, Pemerintah juga perlu menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan konseling keluarga, baik melalui pusat-pusat layanan masyarakat maupun platform digital. Hal ini untuk membantu keluarga mengatasi tekanan dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
“Bukan hanya konseling kesehatan mental saja yang gratis, tapi juga konseling keluarga dengan pakar-pakar di dalamnya yang sangat dibutuhkan mengingat saat ini tantangan dunia tengah sulit dan pengaruh media sosial pun sangat kencang,” jelas Puan.
Lebih lanjut, Cucu Bung Karno itu mengatakan bahwa sudah menjadi tugas bersama seluruh elemen bangsa dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Puan kemudian menyinggung salah satu upaya yang dilakukan DPR adalah melalui pembentukan undang-undang, dukungan penganggaran, hingga pengawasan di setiap program kerja Pemerintah.
“Termasuk dengan DPR menginisiasi dan mengesahkan UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) yang mengatur adanya kolaborasi semua pihak terhadap tumbuh kembang anak untuk memastikan generasi muda Indonesia bisa bertumbuh menjadi SDM emas,” urainya.
“Dengan kolaborasi antara DPR, Pemerintah, lembaga masyarakat, dan keluarga itu sendiri, diharapkan ketahanan keluarga di Indonesia semakin kuat agar problem-problem kerentanan keluarga tidak akan terulang di masa depan,” pungkas Puan.
