DPR Minta Usut Tuntas Kasus Saksi Cabup Sampang Tewas Dicarok

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyoroti kasus tewasnya seorang saksi dari salah satu pasangan calon (paslon) Pilbup Sampang, Jawa Timur. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus yang diduga ada keterlibatan unsur politik tersebut. “Saya menyayangkan adanya kejadian tragis seperti itu di tengah ajang pesta rakyat daerah atau Pilkada ini. Kami meminta kepolisian untuk mengusut tuntas motif dari pengeroyokan hingga tewas saksi salah satu pasangan calon,” ujar Nasir, Rabu (20/11/2024).

Adapun warga Sampang yang tewas bernama Jimmy Sugito Putra yang merupakan saksi dari Calon Bupati (Cabup) dan Wabup Sampang, Slamet Junaidi-Achmad Mahfudz (Jimat Sakteh). Kasus ini berawal dari adanya penyerangan terhadap mobil Slamet dan Achmad usai paslon no urut 2 itu melakukan kunjungan ke rumah salah Kiyai Mualif di Kecamatan Ketapang, Minggu (17/11).

Rombongan Slamet pun akhirnya berhasil meninggalkan lokasi setelah salah seorang tim Muhammad bin Muafi Zaini-Abdullah Hidayat (Mandat), yang merupakan paslon lawannya, mengantarnya keluar dari hadangan. Namun keributan kemudian terjadi setelah rombongan Slamet Junaidi keluar dari lokasi. Alhasil, massa yang membawa senjata tajam menyerang korban. Jimmy tewas setelah dikeroyok dan dibacok (carok).

Nasir mengatakan kekerasan tidak dibenarkan untuk alasan apapun. “Siapa saja pihak yang melakukan kekerasan harus bertanggung jawab secara hukum. Tindak tegas pelaku pembacokan yang menewaskan korban,” tuturnya.

Jika memang terbukti ada indikasi keterlibatan politik dalam kejadian tersebut, menurut Nasir, insiden berdarah ini harus menjadi momentum untuk instrospeksi terhadap budaya politik di Indonesia. Ia mengingatkan demokrasi harus dilakukan dengan damai.

“Kita sangat berharap semua pihak bisa mengikuti Pilkada dengan tertib, aman, damai. Sektor politik harus kembali ke jalur etis dan demokratis, di mana setiap perbedaan pandangan dapat dihargai tanpa mengorbankan nyawa dan martabat manusia,” jelas Nasir.

Seharusnya, kata Nasir, ketidakpuasan yang disebabkan oleh persaingan politik diselesaikan melalui dialog dan pemilu yang demokratis, bukan melalui kekerasan yang memicu ketakutan dalam masyarakat. “Tindakan kekerasan seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi. Kita harus budayakan politik yang sehat, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada sebagai pesta rakyat yang semestinya menggembirakan,” tambah Legislator dari Dapil Aceh II tersebut.

Di tengah dinamika partisipasi politik yang turun, Nasir mengatakan kejadian seperti ini dapat membuat masyarakat semakin enggan terlibat pada kontestasi pemilihan umum. Untuk itu, pasangan calon diharapkan dapat mengingatkan tim sukses dan pendukungnya untuk menjaga sikap. “Kita perlu menggugat komitmen semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan masyarakat. Jangan sampai ada korban lagi,” harap Nasir.

Nasir menyebut cara-cara anarkis yang digunakan untuk menghadapi lawan politik jelas mencederai nilai demokrasi dan keadilan serta tidak mencerminkan politik santun yang selama ini digaungkan oleh semua pihak. “Tindakan pengeroyokan yang dikhawatirkan terpengaruh oleh latar belakang politik di Sampang tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan merusak tatanan sosial,” ucapnya.

Nasir mengingatkan tindakan kekerasan, intimidasi, atau pengeroyokan sama sekali tidak dapat dibenarkan. Memasuki tahapan-tahapan akhir pilkada, ia pun mengimbau agar semua pihak, baik calon pejabat maupun pendukung, harus menjaga etika dan integritas dalam berdemokrasi. “Kekerasan hanya akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan menambah perpecahan di antara warga,” sebut Nasir.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan penegakan hukum ini menilai, peran korban Jimmy sebagai saksi seharusnya dipandang dari perspektif kemanusiaan yang tidak terkait langsung dengan urusan politik praktis. Nasir berharap semua pihak bisa menahan diri, termasuk dari kelompok atau pendukung paslon Slamet-Achmad. “Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua, apalagi pelaksanaan Pilkada serentak sudah tinggal menghitung hari. Kita ingin pelaksanaan demokratis berlangsung dengan aman dan lancar,” terangnya.

Nasir juga mengingatkan tentang kewajiban penegak hukum dalam melakukan penyelidikan yang harus bebas dari diskriminasi atau intervensi pihak manapun. Ini demi memastikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. “Tanpa tindakan yang tegas dan cepat, akan muncul anggapan bahwa kasus ini ditutupi atau bahkan sengaja dibiarkan demi kepentingan politik tertentu. Ini merupakan pelanggaran keadilan yang tidak bisa dibiarkan,” urai Nasir.

Sebagai informasi saat ini kepolisian telah mengamankan 2 pelaku pengeroyokan dan masih melakukan pemburuan terhadap pelaku lainnya. Pilbup Sampang 2024 akan digelar pada 27 November 2024 di 1.344 TPS yang tersebar di 180 desa dan enam kelurahan pada 14 kecamatan.