PEMERINTAHAN

Menteri Yandri Siap Kolaborasi dan Sinergi Sukseskan Program Pemerintah

MONITOR, Jakarta – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan Kemendes PDT siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan desa. Menurutnya, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada Kementerian/lembaga terkait agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik.

Lebih lanjut Mendes Yandri mengatakan, hampir semua hajat atau program Kementerian/lembaga ada di desa. Hal tersebut tentu saja dikarenakan 73 persen penduduk Indonesia berada di desa.

“Jadi 200 juta lebih penduduk yang kita urus. Istilah saya itu, Bangun desa membangun Indonesia, mengurus desa mengurus Indonesia, memuliakan rakyat di desa berarti memuliakan rakyat Indonesia. PR kita berat, tapi mulia,” ujar Mendes Yandri rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, di kantor Kemenko PM, Rabu (6/11/2024).

Terkait program makan bergizi gratis, Mendes Yandri berkomitmen agar desa tidak hanya jadi penonton dalam program tersebut. Menurutnya, 20% dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Sehingga desa akan terlibat dalam menyukseskan program makan bergizi gratis.

“Nanti akan kami buat aturan, supaya bisa dikelola oleh profesional dan BUMDes. Jadi modal yang ditransfer langsung ke desa itu kalau bisa kita jadikan modal di BUMDes. Nanti mereka memproduksi, kemudian bisa menyerap tenaga kerja dan bisa banyak manfaatnya,” ujar Mendes Yandri.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menilai, rakor ini penting dilakukan untuk mensinergikan dan menyelaraskan program ke depan, utamanya yang ada di desa dan daerah tertinggal.

Menko Muhaimin mengatakan, dalam konteks pembangunan desa dan daerah tertinggal, Peraturan Presiden memerintahkan Menko agar ada satu deputi khusus yang menangani  desa dan pembangunan daerah tertinggal.

“Nah kenapa Kementerian ini dibangun dalam satu koordinasi, karena diharapkan pemberdayaan ini satu tarikan nafas. Salah satu basis utama pemberdayaan adalah desa. Sumber upaya untuk mendongkrak pemberdayaan adalah desa,” ujar Menko Muhaimin.

Lebih lanjut Ia mengatakan, fokus pembangunan desa tahun 2025, dengan kucuran dana desa Rp71 triliun, desa diharapkan menjadi supplier utama dalam program makan bergizi gratis.Menurut Menko Muhaimin, program makan bergizi gratis akan melibatkan Badan Gizi Nasional, Kemensos, Kementerian Koperasi, Kemendes PDT, Ekonomi Kreatif, UMKM dan lainnya.

“Bersinergi dengan UMKM, Koperasi serta BUMDes. Ini yang harus dikoordinasikan, di mana BUMDesnya, di mana UMKMnya, di mana Koperasinya. Harus ada sinergitas yang baik antar Kementerian/Lembaga,” ungkap Menko Muhaimin.

Turut mendampingi Mendes PDT dalam rakor ini yakni, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Irjen Teguh, Dirjen PPDT Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Dirjen PDP Sugito, Kepala BPI Ivanovic Agusta, Sekretaris BPSDM Rosyid, Staf Ahli Ansar Husen, Staf Ahli Yusep Fatria.

Recent Posts

Di Silatnas MA IPNU, Hery Haryanto Azumi Serukan Muktamar NU Riang Gembira

MONITOR, Jakarta – Kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hery Haryanto Azumi, menyerukan…

5 jam yang lalu

Dorong Ada Perbaikan Menyeluruh, Puan: Pelayanan Kesehatan Jangan Kehilangan Empati

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan…

17 jam yang lalu

Legislator Desak Usut Tuntas Temuan 995 Senjata di Sekolah Swasta: Ini Persoalan Serius Menyangkut Keamanan Negara

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta aparat…

22 jam yang lalu

Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Di-bully, Waka Komisi X DPR Tegaskan Harus Ada Pembenahan Sistem yang Nyata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti insiden tewasnya…

22 jam yang lalu

Anggap Konten Promo Vape YouTuber Bentuk Eksploitasi, DPR Dorong Penguatan Regulasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan…

22 jam yang lalu

Ramai Isu Nakes Hina Pasien BPJS, Legislator: Pasien Berhak Diperlakukan Dengan Penuh Empati

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti isu sikap nirempati tenaga kesehatan…

22 jam yang lalu