DPD RI Soroti Peran BPS dalam Penyusunan RUU APBN 2025

MONITOR, Jakarta – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 (RUU APBN 2025), Senin 2 September 2024, di Komplek MPR RI/DPD RI/DPR RI Senayan, Jakarta.

Dra. Hj. Elviana, M.Si., Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam sambutannya pada pembukaan rapat kerja tersebut menyampaikan bahwa banyak persoalan yang disoroti DPD RI terkait dengan RUU APBN 2025.

“Persoalan-persoalan yang disoroti DPD RI diantaranya terkait dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia yang terus menunjukkan perbaikan signifikan sejak tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan stabilitas yang kuat meski dihadapkan pada berbagai tantangan global,” ucap Senator dari Provinsi Jambi tersebut.

Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pusat Statistik, Dr. Eng. Imam Machdi, M.T., menyampaikan hal yang sama bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan.

“Meski demikian, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih menjadi perhatian utama. Tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2024 turun menjadi 9,03%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 menurun menjadi 4,82%. Kendati ada penurunan, disparitas antar wilayah tetap menjadi tantangan, dengan beberapa provinsi menunjukkan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang lebih tinggi dari rata-rata nasional,” jelas Dr. Eng. Imam Machdi, M.T.

Selain itu, laju inflasi tahunan hingga Agustus 2024 tercatat berada di level 2,12%, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang utama inflasi. BPS menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap pergerakan harga komoditas pangan yang sangat dipengaruhi oleh sisi suplai.

Di sisi lain, BPS juga melaporkan peningkatan dalam pencapaian sejumlah indikator ekonomi dan sosial lainnya, seperti penurunan kemiskinan ekstrem di beberapa provinsi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di wilayah-wilayah yang sebelumnya tertinggal.

Namun, BPS juga menyoroti perlunya peningkatan dalam beberapa sektor, terutama terkait akses pelayanan dasar dan kecukupan pangan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan lain yang dihadapi adalah persiapan memasuki periode penuaan penduduk (ageing population) yang semakin mendekat bagi beberapa provinsi.

BPS terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas data dan penyelenggaraan statistik sektoral melalui berbagai inisiatif, termasuk implementasi Satu Data Indonesia yang bertujuan mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara lebih efektif dan akurat.

KH. Amang Syafrudin, Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan harapan yang besar kepada BPS agar mampu menyediakan data bagi berbagai kepentingan dalam pengambilan kebijakan baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

I Made Mangku Pastika, Senator dari Provinsi Bali, menyoroti bagaimana pemerintah menyikapi semakin tingginya angka harapan hidup masyarakat. Selain itu juga mempertanyakan bagaimana parameter BPS dalam menentukan parameter kemiskinan ekstrem dan tingkat kemiskinan.

“Terkait dengan regulasi penguatan pelaksanaan statistik di Indonesia, DPD RI bisa mendorong agar disahkannya revisi undang-undang statistik,” ucap Anggota Komite IV DPD RI tersebut.

Ahmad Sukisman Azmy, Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti terkait dengan tingginya tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB), pada salah satu sisi tingkat perekonomian di NTB juga semakin baik.

Sudirman, Senator dari Provinsi Aceh menyampaikan bahwa Provinsi Aceh adalah provinsi termiskin di Sumatera. Anggota Komite IV tersebut melanjutkan pertanyaan bagaimana indikator kemiskinan yang digunakan BPS dalam menentukan tingkat kemiskinan ini.

Evi Zainal Abidin, Senator dari Provinsi Jawa Timur mengapresiasi kinerja BPS yang sudah menyajikan data-data yang digunakan Kementerian/Lembaga terkait dengan berbagai data Indonesia.

Eva Susanti, Senator dari Provinsi Sumatera Selatan juga menyampaikan bahwa DPD RI siap bekerjasama dengan BPS dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan masyarakat di daerah.

Sanusi Rahaningmas, Senator dari Provinsi Papua Barat dalam rapat kerja tersebut menyampaikan bahwa data-data yang disampaikan BPS sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan di pusat dan daerah.