PEMERINTAHAN

Kolaborasi KKP Dengan Posyandu Cegah Stunting Melalui Asupan Protein Ikan

MONITOR, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Posyandu dalam pencegahan stunting melalui pemberian biskuit Hidrolisat Protein Ikan (HPI).

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo mengatakan, untuk melakukan pencegahan stunting, pihaknya tentu harus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Salah satunya yaitu posyandu. 

Untuk itu, kata Budi, KKP beberapa waktu lalu tergabung dalam tim pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting pada Posyandu di Kabupaten Batang dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. 

“Kami memberikan edukasi manfaat makan ikan dan pemberian biskuit Hidrolisat Protein Ikan (HPI) dalam kegiatan tersebut. Jadi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) tidak hanya berarti makan dalan bentuk ikan saja, tetapi juga dapat melalui HPI yang dicampur ke jajanan sehari-hari,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya.

Budi menjelaskan, pengukuran dan intervensi serentak merupakan gerakan bersama guna mengingatkan kembali posisi Posyandu sebagai pusat ruang pencegahan stunting sejak dini di masyarakat. Karenanya, gerakan ini terdiri dari berbagai rangkaian seperti pendataan, pendampingan, penimbangan, pengukuran, dan edukasi yang menyasar ibu hamil, balita dan calon pengantin secara berkelanjutan.

“Kita berharap para pasangan yang baru menikah juga kenal dengan HPI yang bisa bikin jajanan bergizi,” tuturnya.

Tak hanya itu, gerakan ini juga dilanjutkan dengan intervensi bersama terhadap sasaran yang mengalami masalah gizi dan telah diverifikasi oleh tenaga kesehatan di Puskesmas.

Melalui gerakan bersama ini, masyarakat akan mendapatkan berbagai jenis pelayanan seperti: pelayanan Posyandu untuk ibu hamil dan balita, pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, pencatatan di Elsimil (elektronik siap nikah dan hamil), serta bimbingan dan pendampingan perkawinan bagi calon pengantin.

Tujuan dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil, balita, dan calon pengantin melalui pelayanan yang terintegrasi dan tercatat dengan baik.

“Aksi bersama ini bertujuan meningkatkan kunjungan masyarakat ke Posyandu untuk mendeteksi dini masalah gizi,” terang Budi.

Sebagai informasi, KKP ikut terlibat dalam kegiatan ini pada tanggal 21 Juni 2024, di Posyandu Melati, Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Kepala BBP3KP, perwakilan BKKBN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perikanan Kabupaten Batang, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang, Dinas Sosial Kabupaten Batang, Camat Banyuputih, Kepala Desa Sembung, KUA Kecamatan Banyuputih, dan Dinas terkait lainnya, serta dihadiri oleh target kegiatan, yaitu ibu hamil, balita, dan calon pengantin.  Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terus mendorong masyarakat Indonesia untuk memilih ikan sebagai sumber protein utama melalui kegiatan Gemarikan.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

5 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

6 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

10 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

11 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

15 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

15 jam yang lalu