MONITOR, Jakarta – Komisi I DPR RI menyetujui anggaran pagu indikatif Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebesar Rp155 triliun Tahun Anggaran (TA) 2025. Anggaran tersebut naik dibandingkan anggaran Kemenhan 2024 sebesar Rp139,27 triliun.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menjelaskan, anggaran yang diajukan Kemenhan untuk TA 2025 tersebut masih harus dibagi dengan pos lainnya. Di antaranya untuk postur TNI Angkatan Darat Rp54 triliun, Angkatan Laut sekitar Rp20 triliun, Angkatan Udara sebesar Rp18 triliun, dan Mabes TNI Rp9,3 triliun.
“Tercatat lebih tinggi dari pagu Kemenhan pada 2024 yang senilai Rp 139,27 triliun atau naik sekitar Rp 15,73 triliun. Sementara untuk TNI, anggaran tersebut tidak berbeda jauh dari posisi pagu tahun ini,” ujar Utut usai Rapat Kerja di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menhan dan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL, dan KASAU membahas realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kemhan/TNI Tahun 2025. Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi I Meutya Hafid dan digelar secara tertutup.
“Karena rapat ini bersifat anggaran, yang tentunya menyangkut alutsista, maka rapat ini biasanya dilakukan secara tertutup,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Sementara itu, Wamenhan Herindra mengatakan ketidakhadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, karena sedang mengikuti konferensi tingkat tinggi “Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza”.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…