NASIONAL

PUPR Rampungkan Infrastruktur Pariwisata KSPN Wakatobi Sultra Tahap I

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan penataan dan pengembangan infrastruktur pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan Wakatobi telah ditetapkan sebagai salah satu KSPN Prioritas dari 10 “Bali Baru” yang dikembangkan Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 guna meningkatkan jumlah wisatawan dalam dan luar negeri ke Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian masyarakat melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

“Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul,” kata Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, dukungan terhadap pengelolaan infrastruktur oleh seluruh pihak menjadi tahapan yang sangat penting dari pembangunan infrastruktur KSPN Wakatobi.

“Harapannya infrastruktur yang sudah dibangun ini dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dengan dukungan pengawasan dan pemeliharaan dari pemerintah daerah. Hal ini adalah wujud nyata dari upaya kita dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, budaya, dan pariwisata,” kata Dirjen Diana.

Pada Penataan KSPN Wakatobi Tahap I, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan 4 destinasi wisata unggulan. Destinasi tersebut meliputi Alun-alun Merdeka, Puncak Toliamba, Sombu Dive dan Danau Kapota dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp96,54 M.

Alun-alun Merdeka didesain sebagai ruang terbuka yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Sementara Puncak Toliamba, Sombu Dive dan Danau Kapota merupakan destinasi pariwisata alam yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sehingga, penataan kawasan yang dilakukan termasuk dengan area plaza terbuka dan penataan lansekap, serta fasilitas penunjang pariwisata seperti kios souvenir bagi UMKM, jalan akses hingga dermaga dan menara pandang.

“Penataan KSPN Wakatobi Tahap I mulai dilaksanakan pada Oktober 2022 hingga 26 November 2023. Dan setelah pekerjaan fisik selesai, telah diserahterimakan secara operasional kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Desember 2023 lalu,” jelas Kepala BPPW Sulawesi Tenggara Septina Rachmawati.

Saat ini, BPPW Sulawesi Tenggara tengah melanjutkan Penataan KSPN Wakatobi Tahap II yang dipusatkan pada pembangunan infrastruktur Waterfront Marina dan Keraton Liya. Kegiatan penataan kawasan pariwisata tersebut merupakan kombinasi antara pariwisata modern dan pelestarian sejarah.

“Saat ini, progress fisik Penataan KSPN Wakatobi Tahap II telah mencapai 23,5%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp139,6 M, diharapkan pekerjaan penataan Waterfront Marina dan Keraton Liya ini dapat selesai pada tahun ini (2024),” tandas Septina.

Recent Posts

Menteri UMKM: LAKSMI Tingkatkan Graduasi Ekonomi Pengusaha Mikro Inklusif

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…

11 jam yang lalu

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

22 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

22 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

1 hari yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

1 hari yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

1 hari yang lalu