PARLEMEN

Impor Beras Saat Harga Tinggi, Pemerintah Jangan Terus Seperti Pemadam Kebakaran

MONITOR, Jakarta – Memasuki awal bulan Ramadan, harga beras tak kunjung stabil. Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 13 Maret 2024, harga beras medium mencapai angka Rp14.380. Tak kunjung stabilnya harga beras di pasaran, menjadi pertanyaan Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan.

Mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mempertanyakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga beras. Ia menyoroti besarnya impor beras yang dilakukan pemerintah namun tidak sejalan dengan stabilnya harga beras di masyarakat.

“Kita tahu permasalahan impor beras kita begitu tinggi, impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun, ini impor tertinggi kita untuk beras. Sudah impornya tinggi, harga berasnya (juga) tinggi. Harusnya impor itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah masyarakat,” tegas Evita dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Evita menambahkan, Pemerintah saat ini kurang dapat mengantisipasi harga beras kembali melambung tinggi. Pemerintah cenderung hanya menjadi pemadam kebakaran dengan melakukan langkah-langkah penyelesaian sesaat, sehingga permasalahan serupa terus-menerus berulang.

“Kita jangan seperti pemadam kebakaran, hanya kalau ada kebakaran kita padamkan apinya dengan pasar murah, cari ini cari ini, tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari, ya akan berulang-ulang terus Pak,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Untuk itu, Evita meminta pemerintah untuk serius bersama mengatasi permasalahan beras. Sebab, langkah konkrit pemerintah untuk dapat menstabilkan harga beras sangat dinantikan oleh masyarakat.

“Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri,” harap Evita disampaikan di hadapan Mendag Zulkifli Hasan, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Diketahui, pemerintah melakukan impor beras sebesar 3,5 juta ton di tahun 2023. Jumlah itu terdiri dari penugasan 2 juta ton di awal tahun dan 1,5 juta ton di akhir tahun 2023. Impor tersebut dilakukan karena produksi beras mengalami penurunan akibat El Nino.

Recent Posts

Pemanfaatan AI di Indonesia Masih Rendah

MONITOR, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pentingnya kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi percepatan…

2 jam yang lalu

Industri Arang Kelapa Pacu Produksi dan Efisiensi Energi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memacu para pelaku industri nasional, termasuk sektor industri kecil dan…

2 jam yang lalu

Dorong Kebijakan Pro Nelayan, KNTI: Kita Pernah Berhasil di Era Rokhmin Dahuri

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengingatkan bahwa berbagai…

4 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Diminta Lebih Proaktif Tekan Kecelakaan Kerja

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan dalam aktivitas kerja.…

5 jam yang lalu

Ketua Komisi XIII DPR: Kasus PRT Dipolisikan Anggota DPRD Overcriminalization, Potensi Langgar HAM

Ketua Komis XIII DPR RI, Willy Aditya menyoroti kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) bernama Refpin…

5 jam yang lalu

Soroti Isu Infrastruktur Sekolah, Puan: Layanan Pendidikan yang Merata Adalah Hak Dasar Anak

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan…

5 jam yang lalu