Respon Polemik, Akademisi UB Dukung Kebijakan Pemerintah Tingkatkan Anggaran Pupuk Subsidi

MONITOR, Malang – Pakar pertanian dari Universitas Brawijaya (UB), Sujarwo, mendukung kebijakan pemerintah yang meningkatkan anggaran pupuk subsidi sebesar 14 triliun. Sujarwo juga meminta agar pengelolaan pupuk subsidi distribusinya dapat dilakukan secara baik. Sehingga benar-benar menyelesaikan permasalahan dasar penyediaan input produksi petani, terutama petani kecil.

“Patut bersyukur jika pemerintah kembali menguatkan perhatiannya kepada petani dengan menambah anggaran pupuk bersubsidi. Tapi harus di ingat, pengelolaan anggaran sebesar itu perlu dilakukan manajemen distribusi yang sangat baik sebagaimana dibutuhkan petani yang memang banyak yang mengalami kemunduran masa tanam karena dampak perubahan iklim,” kata Sujarwo, Jumat, 5 Januari 2024.

Sujarwo mengatakan terlepas dari potensi pemikiran miring atas kebijakan ini, pemerintah sebaiknya dapat mengekseskusi bantuan pupuk ini dengan sebaik-baiknya guna menjaga potensi produksi domestik yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional sehingga hal ini akan mereduksi opini kurang baik dari kebijakan ini.

Dia pun meminta pemerintah terus bekerja dengan melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu ketangguhan sistem pangan nasional.

“Sebaiknya kebijakan ini tidak dibikin gaduh, sehingga landing ke petani dengan baik untuk emnguatkan produksi, sedangkan jalur lain pesta demokrasi silahkan berjalan sebagaimana aturan telah ditetapkan. Semuanya harus bertekad berada pada jalur yang benar, yaitu mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,” katanya.

Terpisah, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Yadi Sofyan Noor menyampaikan para petani binaannya sangat senang dengan kebijakan pemerintah yang menaikan anggaran pupuk subsidi 14 triliun.

Dia menilai kebijakan tersebut mampu mengatasi masalah pupuk yang selama ini menghambat produksi para petani.
“Semua petani binaan KTNA sangat senang dengan penambahan anggaran pupuk subsidi. Mereka berterimakasih karena masalah produksi bisa selesai dengan kebijakan tepat sasaran,” katanya.

Yadi mengatakan, penambahan anggaran merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani yang setiap hari berproduksi. Kebijakan tersebut juga dinilai sebagai solusi pasti terhadap akar dan jantung masalah para petani di seluruh Indonesia.

Bahkan, Yadi menilai pemerintah secara tepat telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk hanya dengan menggunakan KTP. Petani di era Jokowi, menurut Yadi, benar-benar menjadi perhatian utama dalam memperkokoh ketahanan pangan bangsa.

“Kemudahan kemudahan ini adalah bukti pemerintah benar-benar memprioritaskan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. Inilah yang ditunggu petani selama ini. Mereka senang karena pemerintah hadir menyelesaikan kesulitan,” jelasnya.