PARLEMEN

Politisi PKS Tolak Ide Pemerintah Gunakan APBN untuk Pensiunan PLTU

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah tidak terburu-buru nonaktifkan sejumlah PLTU untuk diganti dengan sumber energi hijau di saat pendanaan dari negara donor belum jelas.

Mulyanto ingatkan Pemerintah jangan mau didikte negara asing apalagi sampai mengalokasikan APBN untuk melaksanakan program pensiun dini PLTU ini.

“Kita berharap negara maju/donor yang berjanji membantu suntik mati (early retirement) PLTU melalui skema JETP (just energy transition partnership), tentang pendanaan murah, dapat menepati komitmennya.

Namun, sampai hari ini komitmen tersebut tidak kunjung diwujudkan, bahkan wacana yang berkembang adalah perubahan dari skema pendanaan murah menjadi skema dengan bunga komersil.

Artinya, kita tidak dapat mengharapkan komitmen bantuan dari negara donor tersebut. Mungkin mereka juga masih sibuk mengurusi urusan domestik mereka masing-masing,” kata Mulyanto.

Ia menambahkan Pemerintah jangan sesumbar menggunakan sumber APBN untuk mendanai pensiun dini PLTU, apalagi untuk PLTU milik swasta karena akan memberatkan keuangan negara.

“Kalau negara maju saja tidak berkomitmen dalam program energi hijau dan dukungan pendanaan yang mereka janjikan, kenapa kita mau saja didikte untuk memensiunkan dini PLTU yang masih ekonomis.

Kita harus mengevaluasi secara sungguh-sungguh program suntik mati PLTU tersebut, jangan sampai merugikan kepentingan nasional.

Kita tidak ingin APBN kita yang langka ini digelontorkan untuk menghapus aset PLTU yang masih bernilai. Banyak pos-pos pembangunan lain yang membutuhkan alokasi prioritas pendanaan APBN, baik terkait sektor pendidikan, kesehatan maupun pangan,” tegasnya.

Politisi PKS, Mulyanto menambahkan penggunaan APBN untuk suntik mati PLTU ini bukanlah program yang layak untuk mendapat prioritas alokasi. “Kita tunda pun tidak ada masalah,” katanya.

Recent Posts

Di Forum Parlemen Dunia, Wakil Ketua BKSAP Dorong Optimalisasi Peran Perempuan pada Proses Perdamaian

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana…

36 menit yang lalu

Timnas RI U-17 Lolos ke Piala Dunia, Puan: Garuda Muda Harapan dan Kebanggaan Seluruh Rakyat Indonesia

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kebanggaannya atas prestasi Timnas Sepak Bola…

49 menit yang lalu

Diapresiasi, Dukungan DPR untuk Isu Krisis Kemanusiaan Myanmar di Forum Global

MONITOR, Jakarta - Inisiasi DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terkait isu krisis…

1 jam yang lalu

Prof Rokhmin Ingatkan Kepala Daerah Jujur dan Akurat Laporkan Stok Pangan ke Presiden RI

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, mengingatkan para kepala daerah,…

1 jam yang lalu

Harapan Haji Ideal dan Peran BPH Tahun 2025

Oleh: H. Husny Mubarok Amir Pelaksanaan Haji yang ideal tentu menjadi harapan semua kalangan, baik…

2 jam yang lalu

Sertifikat Halal Jadi Trade Barrier Dengan Amerika

MONITOR, Jakarta - National trade estimate report tertanggal 6 April 2025 dari pemerintah amerika mengkritisi…

3 jam yang lalu