PARLEMEN

Politisi PKS Tolak Ide Pemerintah Gunakan APBN untuk Pensiunan PLTU

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah tidak terburu-buru nonaktifkan sejumlah PLTU untuk diganti dengan sumber energi hijau di saat pendanaan dari negara donor belum jelas.

Mulyanto ingatkan Pemerintah jangan mau didikte negara asing apalagi sampai mengalokasikan APBN untuk melaksanakan program pensiun dini PLTU ini.

“Kita berharap negara maju/donor yang berjanji membantu suntik mati (early retirement) PLTU melalui skema JETP (just energy transition partnership), tentang pendanaan murah, dapat menepati komitmennya.

Namun, sampai hari ini komitmen tersebut tidak kunjung diwujudkan, bahkan wacana yang berkembang adalah perubahan dari skema pendanaan murah menjadi skema dengan bunga komersil.

Artinya, kita tidak dapat mengharapkan komitmen bantuan dari negara donor tersebut. Mungkin mereka juga masih sibuk mengurusi urusan domestik mereka masing-masing,” kata Mulyanto.

Ia menambahkan Pemerintah jangan sesumbar menggunakan sumber APBN untuk mendanai pensiun dini PLTU, apalagi untuk PLTU milik swasta karena akan memberatkan keuangan negara.

“Kalau negara maju saja tidak berkomitmen dalam program energi hijau dan dukungan pendanaan yang mereka janjikan, kenapa kita mau saja didikte untuk memensiunkan dini PLTU yang masih ekonomis.

Kita harus mengevaluasi secara sungguh-sungguh program suntik mati PLTU tersebut, jangan sampai merugikan kepentingan nasional.

Kita tidak ingin APBN kita yang langka ini digelontorkan untuk menghapus aset PLTU yang masih bernilai. Banyak pos-pos pembangunan lain yang membutuhkan alokasi prioritas pendanaan APBN, baik terkait sektor pendidikan, kesehatan maupun pangan,” tegasnya.

Politisi PKS, Mulyanto menambahkan penggunaan APBN untuk suntik mati PLTU ini bukanlah program yang layak untuk mendapat prioritas alokasi. “Kita tunda pun tidak ada masalah,” katanya.

Recent Posts

Kemenperin Tegaskan Pentingnya Transparansi dan Konsistensi Industri Tekstil Nasional

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pentingnya transparansi, kepatuhan administratif, serta konsistensi strategi bagi…

3 jam yang lalu

Pembahasan RUU Haji Perlu Segera Disahkan di Paripurna DPR

MONITOR, Jakarta - Menanggapi pembahasan RUU Haji, Pakar Hukum Unusia, Erfandi menyatakan bahwa pembahsan revisi…

5 jam yang lalu

Prediksi Susunan Pemain Persija vs Malut United, Belum Terkalahkan!

MONITOR, Jakarta - Persija Jakarta bakal menjamu Malut United pada pekan ketiga Super League 2025/2026. Laga…

6 jam yang lalu

Delegasi Parlemen Eropa Kagum Cara Indonesia Merawat Kerukunan

MONITOR, Jakarta - Delegasi Parlemen Eropa yang dipimpin Ketua Komite HAM, Arkadiusz Mularczyk, mengungkapkan kekaguman…

7 jam yang lalu

DPR Nilai Swasembada Beras Jadi Indikator Keberhasilan Swasembada Pangan

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menegaskan bahwa tercapainya…

8 jam yang lalu

Menag Hadiri Pembekalan Guru Sekolah Rakyat

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri Pembekalan bagi Guru dan Kepala Sekolah pada…

13 jam yang lalu