PEMERINTAHAN

Menteri PUPR Dorong Partisipasi China dalam Pembangunan IKN

MONITOR, Jakarta – Di sela-sela perhelatan Asian Games 2023 Hangzhou, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri penandatanganan kontrak kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) antara PT Brantas Abipraya dengan Zhejiang Dafeng Industries di Hangzhou, China, Selasa (26/9/2023).

Menteri Basuki mengapresiasi penandatanganan MoU ini yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama antar Indonesia dan China, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur, serta menggali kemungkinan peluang investasi yang bermanfaat bagi kedua negara.

“Pada kesempatan ini, saya ingin mengusulkan kepada investor dari Republik Rakyat Tiongkok untuk membahas peluang kerja sama investasi melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan, APBN hanya akan mencakup sekitar 20% dari total kebutuhan investasi IKN. Sedangkan untuk sisanya Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi investor lokal dan asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN melalui skema KPBU.

“Potensi investasi di IKN diantaranya untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, pusat kebudayaan dan olahraga, serta perkantoran,” ujarnya.

Menteri Basuki menjelaskan Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai skema investasi untuk para investor dan badan usaha, antara lain Viability Gap Fund (VGF) menggunakan Availability Payment (AP), Project Development Facilities (PDF) untuk semua proyek KPBU di IKN, Pengadaan Badan Usaha melalui Swiss Challenge untuk KPBU Unsolicited, pembiayaan infrastruktur melalui Staples Financing/Standby Lending, serta Clawback equal 0 (zero) untuk Barang Milik Negara (BMN).

“Kami juga akan memberikan insentif pajak dan fasilitas bagi investor pembangunan IKN, seperti tax holiday hingga 30 tahun untuk investasi infrastruktur dan layanan publik pada tahun 2022 hingga 2035; pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah untuk bidang infrastruktur dan bisnis pelayanan publik; serta tarif 0% untuk pembelian mesin/peralatan/bahan untuk tujuan investasi domestik dan properti bisnis,” jelasnya.

Turut hadir , Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari, Vice Chef de Mission Asian Games 2022 Jadi Rajagukguk, Deputy II Kontingen Asian Games 2023 Thomas Setiabudi Aden, serta Komisaris Utama PT Brantas Abipraya Haryadi Anwari Arpan.

Recent Posts

Menteri UMKM Pastikan Keberlangsungan Pemberdayaan Pengusaha Perempuan di Pulau Rinca NTT

MONITOR, Labuan Bajo – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman meninjau…

9 jam yang lalu

Respons Aspirasi Guru, Kemenag Kebut Sertifikasi 467 Ribu Guru dan Naikkan Insentif Setara UMK

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan guru binaan. Fokus…

9 jam yang lalu

FEB UIN Jakarta Jajaki Kerja Sama Strategis dengan BPS Tangsel Perkuat Literasi Data

MONITOR, Tangerang Selatan - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ibnu…

10 jam yang lalu

Kembangkan Teknologi Pengolahan Air, Tiga Perusahaan Jajaki Kerja Sama Strategis di Kawasan Industri

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat penguatan infrastruktur pengelolaan air dan limbah di kawasan…

12 jam yang lalu

DPR Dorong Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur dan Keluarga Dapat Pendampingan Trauma Healing

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan duka cita yang…

13 jam yang lalu

Komisi IX DPR Kritik BGN Tetap Beri Insentif Besar ke SPPG Meski Tutup

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengkritik keras kebijakan Badan…

13 jam yang lalu