PARLEMEN

Sahroni: Komisi III akan Panggil Investor Pulau Rempang

MONITOR, Jakarta – Bentrokan di Pulau Rempang pada 7 September 2023 lalu menuai perhatian banyak kalangan, termasuk anggota legislatif. Terkait bentrokan yang terjadi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan pihaknya akan memanggil para pengusaha yang akan berinvestasi di Pulau Rempang, sebelum memanggil Kapolri.

Menurut Sahroni, para pengusaha tersebut memiliki bekingan dari pihak tertentu. “Banyak pihak yang terkait dan ada dugaan para pengusaha yang dibekingi para pihak,” kata Sahroni sebagaimana diwartakan Parlementaria di Jakarta, Senin (18/9/2023).

Lebih lanjut Sahroni menyebut penyelesaian konflik di Pulau Rempang tidak semudah yang dipikirkan publik. Dalam kasus ini, menurut Sahroni bisa jadi percobaan dalam proses penegakan hukum. Ia meminta pemerintah pusat untuk transparan dan akuntabel soal apa yang terjadi di sana.

Sahroni menegaskan apabila kedua hal itu tak dilakukan, maka Pulau Rempang justru bisa menjadi Pulau Preman karena yang berlaku adalah hukum rimba.

“Banyak dugaan mafia main di Pulau Rempang,” kata Sahroni.

Sebagai informasi, bentrokan di Pulau Rempang meletus pada 7 September 2023 setelah Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama aparat TNI dan Polri memaksa masuk wilayah itu untuk melakukan pengukuran dan pematokan tanah. Pulau tersebut rencananya akan digunakan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.

Bentrokan itu menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat. Terlebih aparat sempat melontarkan gas air mata ke arah sekolah dasar yang berada di sana. Meskipun demikian, polisi menyatakan penggunaan gas air mata itu sudah sesuai prosedur.

Selain itu, polisi juga menangkap puluhan orang yang disebut sebagai provokator dalam bentrokan tersebut. Warga Rempang menyatakan mereka tidak menolak proyek Rempang Eco-City tersebut. Hanya saja, mereka meminta agar 16 kampung tua yang berusia ratusan tahun tidak mengalami penggusuran. 

Recent Posts

JMM Apresiasi Gerak Cepat Menteri Imipas Realisasikan Penjara Khusus Koruptor

MONITOR - Analis Sosial Politik dan Komunikasi Kebijakan Publik Syukron Jamal mendukung dan mengapresiasi gerak…

2 jam yang lalu

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

MONITOR, Jakarta - Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak…

4 jam yang lalu

Pantauan Volume Lalu Lintas Transaksi Gerbang Tol di Ruas Tol Jabodetabek dan Jawa Barat pada Libur Lebaran Idulfitri 2025

MONITOR, Jakarta - Pada hari Rabu, 02 April 2025 atau H+1 Idulfitri 1446H, Jasamarga Metropolitan…

4 jam yang lalu

Pastikan Pengendalian PMK Optimal saat Lebaran, Petugas Keswan Siaga 24 Jam 7 Hari

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) tetap optimal…

8 jam yang lalu

Inilah Pemenang Sejati dari Kemenangan ini?

Oleh: Ahmad Zainul Hamdi Setelah takjil dan shalat maghrib berjamaah, kami makan bersama mengelilingi sebuah…

11 jam yang lalu

KKP Bagikan Paket Protein Ikan dan Sembako ke Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan paket protein ikan yang terdiri dari…

13 jam yang lalu