MONITOR, Jakarta – Bentrokan di Pulau Rempang pada 7 September 2023 lalu menuai perhatian banyak kalangan, termasuk anggota legislatif. Terkait bentrokan yang terjadi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan pihaknya akan memanggil para pengusaha yang akan berinvestasi di Pulau Rempang, sebelum memanggil Kapolri.
Menurut Sahroni, para pengusaha tersebut memiliki bekingan dari pihak tertentu. “Banyak pihak yang terkait dan ada dugaan para pengusaha yang dibekingi para pihak,” kata Sahroni sebagaimana diwartakan Parlementaria di Jakarta, Senin (18/9/2023).
Lebih lanjut Sahroni menyebut penyelesaian konflik di Pulau Rempang tidak semudah yang dipikirkan publik. Dalam kasus ini, menurut Sahroni bisa jadi percobaan dalam proses penegakan hukum. Ia meminta pemerintah pusat untuk transparan dan akuntabel soal apa yang terjadi di sana.
Sahroni menegaskan apabila kedua hal itu tak dilakukan, maka Pulau Rempang justru bisa menjadi Pulau Preman karena yang berlaku adalah hukum rimba.
“Banyak dugaan mafia main di Pulau Rempang,” kata Sahroni.
Sebagai informasi, bentrokan di Pulau Rempang meletus pada 7 September 2023 setelah Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama aparat TNI dan Polri memaksa masuk wilayah itu untuk melakukan pengukuran dan pematokan tanah. Pulau tersebut rencananya akan digunakan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.
Bentrokan itu menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat. Terlebih aparat sempat melontarkan gas air mata ke arah sekolah dasar yang berada di sana. Meskipun demikian, polisi menyatakan penggunaan gas air mata itu sudah sesuai prosedur.
Selain itu, polisi juga menangkap puluhan orang yang disebut sebagai provokator dalam bentrokan tersebut. Warga Rempang menyatakan mereka tidak menolak proyek Rempang Eco-City tersebut. Hanya saja, mereka meminta agar 16 kampung tua yang berusia ratusan tahun tidak mengalami penggusuran.
