MEGAPOLITAN

Pj Gubernur DKI Ajak Stakeholder Ciptakan Transportasi Hijau dan Tambah RTH

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundang seluruh pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, serta masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan polusi udara. Salah satunya, PT Astra International Tbk yang merupakan sektor swasta pertama yang dipilih menjadi mitra Pemprov DKI karena komitmennya dalam pelestarian lingkungan.

“Saya menyampaikan, minta kerja sama yang baik salah satunya adalah Astra, supaya Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di bengkel-bengkel mereka melakukan uji emisi. Jadi kendaraan yang masuk/keluar harus sudah diuji emisi dan hasilnya terkendali,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Gedung PT Astra International Tbk, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (30/8/2023).

Pj Gubernur Heru berharap, PT Astra dapat terlibat aktif dengan berkomitmen mendukung berbagai inisiatif terkait transformasi kendaraan ramah lingkungan.

Pj Gubernur Heru turut mengajak seluruh stakeholder untuk berupaya meningkatan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di seluruh wilayah Jakarta.

“Agar membantu Pemda DKI dalam rangka mempercepat penambahan RTH, bukan Astra saja tapi nanti kami bersama stakeholder lain juga melakukan itu. RTH dari Dinas Pertamanan nanti ada datanya, kita akan segera menanam bersama,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Pj Gubernur Heru juga menyarankan dilakukan penyemprotan uap air (water mist) di Gedung PT Astra International Tbk. “Ini salah satu gedung tinggi/high rise building, termasuk kategori gedung yang diminta oleh Menko Marves dan Kementrian LHK untuk bisa dilakuan water mist,” jelasnya.

Sebanyak 300 gedung di Jakarta telah tercatat sebagai gedung tinggi dan diproyeksikan untuk dilakukan penyemprotan water mist. Rencananya, para pengelola gedung akan dipanggil ke Balai Kota Jakarta untuk pengarahan.

Upaya water mist yang dilakukan di seluruh gedung tinggi di Jakarta nantinya akan diawasi Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara Penanganan Polusi Udara DKI Jakarta.

“Nanti ada perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan. Ketuanya Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, sekretarisnya Dinas Kesehatan, dan seluruh anggota akan segera kita infokan ke media,” lanjutnya.

Pada pertemuan itu, turut dilakukan diskusi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membahas penambahan kendaraan listrik. PT PLN telah berkomitmen untuk mendukung kesiapan energi listrik hingga menjamin fasilitas home charging bagi kendaraan listrik yang dibeli dari PT Astra Internasional Tbk.

“Jika sudah terjadi transaksi dan sistem sudah tersambung, maka kami langsung mengirim petugas untuk memeriksa kesiapan listrik dari rumah terbebut. Apabila ada kebutuhan peningkatan daya, kami juga memfasilitasi pemasangan dari home charging. Sehingga ini suatu pengalaman yang sangat mudah bagi pelanggan,” terang Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

Recent Posts

Menag Jenguk Korban Bangunan Majelis Taklim yang Ambruk

MONITOR, Bogor - Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini menyambangi Rumah Sakit Palang Merah Indonesia…

3 jam yang lalu

Tutup Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah, Menteri PPPA Tekankan Pondasi Agama dan Budi Pekerti

MONITOR, Banten - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menyampaikan keynote…

3 jam yang lalu

Orientasi Maba Pascasarjana, UID tegaskan Komitmen Membangun Profesionalitas Akademik

MONITOR, Depok - Universitas Islam Depok (UID) menggelar kegiatan Orientasi dan Matrikulasi Mahasiswa Baru Pascasarjana…

4 jam yang lalu

Arus Lalu Lintas Kembali ke Jabotabek Meningkat, Jasa Marga Catat 161 Ribu Kendaraan Naik 25,65 Persen

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono menyampaikan, arus lalu lintas kembali…

5 jam yang lalu

Direktur PTKI: PPG, Penghargaan Kemenag pada Perjuangan Guru

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama tahun ini melakukan akselerasi penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru (PPG).…

11 jam yang lalu

DPR Sudah Penuhi Tuntutan 17+8 Rakyat, Lembaga Lain Dinanti

MONITOR, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah menanggapi tuntutan 17+8 rakyat dengan mengeluarkan…

15 jam yang lalu