Genjot Penyerapan Anggaran 2023, Dinas PUPR Depok Lakukan Strategi Ini

MONITOR, Depok – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok Citra Indah Yulianty mengatakan, dalam menggenjot serapan anggaran proyek fisik 2023, pihaknya memiliki sejumlah strategi. Salah satunya adalah percepatan proses penagihan, yang sedang dilakukan.

“Beberapa langkah yang kami tempuh di antaranya, saat ini sedang dilakukan proses percepatan penagihan, mengingat waktu yang sudah mendekati anggaran perubahan 2023 atau Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Caranya dengan memonitor terus melalui laporan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) berkala,” kata Citra dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/08/2023).

Kemudian, menerapkan metode konsolidasi pemaketan agar dapat memangkas waktu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyelesaikan pekerjaan.

“Untuk serapan-serapan rutin (gaji, operasional, BBM, pemeliharaan), sudah dilakukan sesuai jadwal anggarannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ujar Citra, pada tahun ini terdapat 2.068 paket pembangunan senilai Rp416 miliar. Pembangunan tersebut terdiri dari Penunjukan Langsung (PL) dan E-Katalog atau lelang.

“Surat Perintah Kerja (SPK) sudah selesai 50 persen dan pencairannya baru 18 persen. Asumsi semua paket PL dan kebutuhan rutin selesai pencairan, diperkirakan bulan Agustus akhir di angka 69,12 persen,” terangnya.

Menurutnya, proses pencairan membutuhkan waktu karena adanya proses pemberkasan penagihan dan tahapan lainnya.

Selain itu juga, terdapat pekerjaan fisik yang masih menunggu hasil review Detail Engineering Design (DED) yang disebabkan perubahan harga dan evaluasi pertimbangan teknis lainnya.

Citra menyebut, saat ini DPUPR fokus dipenyelesaian pekerjaan fisik metode PL, namun tender juga sudah mulai berproses.

“Sejak tahun 2018 hingga 2022 rata rata serapan anggaran PUPR di angka 86,15 persen. Asumsi semua paket PL dan kebutuhan rutin selesai pencairan, diperkirakan Agustus akhir diangka 69,12 persen,” jelas Citra.

“Maka, kami optimistis serapan anggaran maksimal sesuai waktu yang telah ditentukan,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono meminta kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk mengoptimalkan serapan anggaran tahun 2023. Pasalnya, saat ini terdapat sebagian dinas yang serapan anggarannya masih tergolong rendah.

Imam merinci PD yang memiliki serapan anggaran tertinggi dan dan terendah se-Kota Depok. Untuk serapan anggaran tertinggi hingga saat ini di tempati oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) sebesar 72,42 persen.

“Yang kedua Sekretariat Daerah (Setda) sebesar 64,30 persen, ketiga Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebesar 62,90 persen, keempat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan kelima Inspektorat Daerah 59,87 persen,” beber Imam.

Sedangkan, untuk PD yang serapan anggarannya terendah ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar 15,23 persen, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebesar 30,42 persen. Lalu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 34,32 persen.

“Maka ini mengingatkan kepada semua untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Segera lakukan kegiatan, segera serap anggaran,” kata Imam.