POLITIK

Gerindra Tak Mau Intervensi Wacana Reshuffle Kabinet

MONITOR, Jakarta – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pihaknya tidak akan mengintervensi presiden dalam melaksanakan rotasi kabinet atau reshuffle.

Ketegasan itu disampaikan Dasco mengingat isu reshuffle di istana kembali mencuat.

Menurut Dasco, reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Gerindra, dikatakan Dasco, tentu tak memiliki wewenang apapun untuk mencampuri hak tersebut.

“Saya berulang kali menyatakan soal reshuffle itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, sehingga kami (Gerindra) tidak akan mencampuri urusan itu, kita serahkan semuanya kepada pak presiden. Kapan pak presiden membutuhkan reshuffle, tentu beliau akan melakukan itu,” ucap Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (7/3/2023).

Selain itu, Dasco enggan mengomentari ihwal sosok caon yang akan ditarik Presiden kedalam kabinetnya.

“Siapapun itu yang setelah presiden merencanakan masuk kabinet, itu hak prerogatif presiden, saya tidak ingin mengomentari orang per orang, atau calon yang akan dimasukkan itu,” tandas Dasco.

Recent Posts

Tembus Pasar KAI, 6 Produk UMKM Lokal Kini Hadir di 15 Jalur Kereta Api

MONITOR, Jakarta - Sebanyak enam produk pangan UMKM terpilih kini resmi hadir untuk mengisi etalase…

2 jam yang lalu

Kemenag dan Leiden University Jalin Kerja Sama Internasionalisasi PTK

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menjalin kerja sama internasional dengan Leiden University, Belanda dalam peningkatan…

3 jam yang lalu

Urai Macet Investasi, Satgas P2SP Selesaikan 46 Aduan Proyek Strategis

MONITOR, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas hambatan…

6 jam yang lalu

Dorong Produk Lokal, Kemenperin Gelar Bazar Ramadhan DWP 2026

MONITOR, Jakarta - Momentum bulan suci Ramadhan menjadi faktor penting bagi penguatan ekonomi nasional, khususnya…

11 jam yang lalu

DPR Tegaskan UU Peradilan Militer Tetap Konstitusional dan Mengikat

MONITOR, Jakarta - DPR RI menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang…

14 jam yang lalu

Menag Bantah Isu Zakat untuk MBG, Harus Sesuai Delapan Asnaf!

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama menegaskan bahwa zakat tidak boleh digunakan di luar ketentuan delapan…

16 jam yang lalu