HUKUM

Tunda Pemilu, Politikus Demokrat: Hakim PN Jelas Salah

MONITOR, Jakarta – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan Pemilu 2024 ditunda mendapat sorotan dari Politikus Demokrat, Jansen Sitindaon.

Wasekjen DPP Demokrat ini menilai putusan PN Jakpus salah, sebab tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara tersebut.

“Dalam kasus ini, hakim PN jelas-jelas sudah salah, untuk itu Pengadilan Tinggi harus membatalkan putusan ini karena bukan kompetensi pengadilan umum cq PN memeriksa/memutus perkara sejenis ini,” ujar Jansen dalam keterangannya, Jumat (3/3/2023).

“Apalagi jika sampai KPU dalam tahapan persidangan juga sudah ngajukan eksepsi terkait hal ini,” tandasnya lagi.

Jansen pun meminta KPU RI untuk menyampaikan dokumen terkait eksepsi kompetensi absolut yang telah diajukan dalam sidang ini kepada publik.

“Kalau kalian sudah ajukan, maka tak ada salah kalian! Tapi kalau kalian tidak ajukan, maka kalian juga ada salah,” tegasnya.

Recent Posts

Kemnaker Mulai Siapkan Peta Jalan Tata Kelola PRT

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyiapkan peta jalan tata kelola Pekerja Rumah Tangga…

3 jam yang lalu

Kemenhaj Perketat Pengawasan Travel Umrah

MONITOR, Jakarta - Lonjakan kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah kembali menjadi sorotan serius seiring…

4 jam yang lalu

Kemenag Salurkan Rp65,2 Miliar Bantuan untuk Pemulihan Pesantren Terdampak Banjir Aceh

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyalurkan bantuan senilai Rp65,2 miliar untuk mendukung pemulihan…

13 jam yang lalu

ICFA 2026: Rokhmin Dahuri dorong Transformasi Akuakultur Menuju Ekonomi Biru Berkelanjutan

MONITOR, MIRI, SARAWAK - Masa depan akuakultur global tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan produksi…

16 jam yang lalu

Komisi XI DPR Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan…

16 jam yang lalu

50 Persen Travel Umrah Tak Aktif, Kemenhaj Rombak Aturan dan Digitalisasi Perizinan

MONITOR, Jakarta — Tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air mendesak untuk dibenahi secara menyeluruh…

17 jam yang lalu