Kemenkes Diminta Kaji Ulang Pencabutan Status Pandemi

MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan diminta untuk mengkaji kembali permintaan WHO untuk mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia. Desakan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi.

Dikatakan Nurhadi, Indonesia belum sepenuhnya aman dari Covid-19, mengingat virus ini seringkali bermutasi dan kembali meledak sewaktu-waktu seperti di luar negeri.

“Harus benar-benar diperhatikan dulu bagaimana kondisi yang terjadi di Indonesia. Karena masih ada varian kraken (Omicron XBB.1) tetap harus diwaspadai. Apalagi fakta sudah membuktikan kraken memicu lonjakan kasus Covid-19 di Tiongkok dan Amerika Serikat hingga belasan ribu infeksi dengan seratusan orang meninggal,” ungkap Nurhadi dalam keterangan persnya.

Legislator NasDem itu menambahkan, fakta di lapangan masih banyak warga yang menganggap Covid-19 sudah tidak ada di Indonesia seiring dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Pemerintah tetap harus menyosialisasikan walaupun PPKM sudah dicabut bukan berarti kita boleh abai terhadap protokol kesehatan,” tukas Nurhadi.

Terlebih lagi, tambah Nurhadi, program vaksinasi Covid-19 harus terus dilanjutkan agar terjadi kekebalan massal (herd immunity). Pemerintah juga harus terus mengedukasi masyarakat bahwa vaksinasi sangat penting.

“Jika memang pandemi Covid-19 di dalam negeri sudah terkendali dan secara makro potensi penularannya bisa dipantau dan dicegah, yang dilakukan Menkes untuk melobi WHO sah-sah saja, karena ini berkaitan erat dengan anggaran dan politicalwill pemerintah,” terang Nurhadi.