Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersama Presiden Joko Widodo
MONITOR, Jakarta – Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan sikap tegas pemerintah mengutarakan permohonan maaf atas pelanggaran HAM berat di masa lalu menuai apresiasi dari Dewan HAM PBB.
“Kini Dewan HAM PBB memberi apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas kebijakannya dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM Berat masa lalu seperti yang disampaikan Tim PP HAM yang ditindaklanjuti oleh Prediden,” ucap Mahfud MD dalam keterangannya, Senin (16/1/2023).
Mahfud pun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan kepada Pemerintah dalam membetuk “Tim Penyelesaian Nonyudisial atas Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu” tanpa menegasikan penyelesaian yudisial melalui Kepres No. 17/22.
Bahkan Mahfud berkomitmen akan terus mengawal dan menindaklanjuti pernyataan resmi Presiden Joko Widodo tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“Kita melakukan melakukan reformasi tahun 1998, antara lain untuk memberi ruang kepada kritik sekaligus memberi tempat untuk menjawab kritik. Itu salah satu kemajuan demokrasi kita,” tandas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama tengah menggelar Uji Pengetahuan (UP) Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam…
MONITOR, Jakarta - Udang termasuk komoditas perikanan paling diminati oleh masyarakat. Selain kandungan gizi, udang…
MONITOR, Jateng - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pentingnya pengembangan produksi Modified…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menyampaikan strategi kunci untuk…
MONITOR, Kendari - Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional XXVIII Tahun 2025 di Kendari,…
MONITOR, Kendari - Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional XXVIII tahun 2025 resmi ditutup…