Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersama Presiden Joko Widodo
MONITOR, Jakarta – Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan sikap tegas pemerintah mengutarakan permohonan maaf atas pelanggaran HAM berat di masa lalu menuai apresiasi dari Dewan HAM PBB.
“Kini Dewan HAM PBB memberi apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas kebijakannya dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM Berat masa lalu seperti yang disampaikan Tim PP HAM yang ditindaklanjuti oleh Prediden,” ucap Mahfud MD dalam keterangannya, Senin (16/1/2023).
Mahfud pun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan kepada Pemerintah dalam membetuk “Tim Penyelesaian Nonyudisial atas Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu” tanpa menegasikan penyelesaian yudisial melalui Kepres No. 17/22.
Bahkan Mahfud berkomitmen akan terus mengawal dan menindaklanjuti pernyataan resmi Presiden Joko Widodo tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“Kita melakukan melakukan reformasi tahun 1998, antara lain untuk memberi ruang kepada kritik sekaligus memberi tempat untuk menjawab kritik. Itu salah satu kemajuan demokrasi kita,” tandas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
MONITOR, Jakarta - Suasana Masjidil Haram semakin padat. Seringkali jemaah berdesakan hingga terpisah rombongan. Ada…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan kerja sama industri dengan negara mitra strategis,…
MONITOR, Jakarta - Menjelang puncak haji, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memperkuat kesiapsiagaan…
MONITOR, Jakarta - Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Arif Rahman Hakim, menekankan…
MONITOR - Prof. Rokhmin Dahuri bersama 15 anggota Komisi IV DPR RI yang di pimpin…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo meyoroti kasus dugaan pemaksaan…