MONITOR, Jakarta – Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan sikap tegas pemerintah mengutarakan permohonan maaf atas pelanggaran HAM berat di masa lalu menuai apresiasi dari Dewan HAM PBB.
“Kini Dewan HAM PBB memberi apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas kebijakannya dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM Berat masa lalu seperti yang disampaikan Tim PP HAM yang ditindaklanjuti oleh Prediden,” ucap Mahfud MD dalam keterangannya, Senin (16/1/2023).
Mahfud pun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan kepada Pemerintah dalam membetuk “Tim Penyelesaian Nonyudisial atas Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu” tanpa menegasikan penyelesaian yudisial melalui Kepres No. 17/22.
Bahkan Mahfud berkomitmen akan terus mengawal dan menindaklanjuti pernyataan resmi Presiden Joko Widodo tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“Kita melakukan melakukan reformasi tahun 1998, antara lain untuk memberi ruang kepada kritik sekaligus memberi tempat untuk menjawab kritik. Itu salah satu kemajuan demokrasi kita,” tandas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
