HUKUM

LPSK: Pernyataan Presiden Semoga Menguatkan Moral Korban Pelanggaran HAM

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesalkan terjadinya 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat yang terjadi di Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan tindak lanjut Laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu yang dibentuk melalui Kepres No. 17 Tahun 2022. 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik adanya pengakuan dan penyesalan yang disampaikan oleh Presiden RI sebagai Kepala Negara, mengingat hal tersebut adalah salah satu isu krusial yang disuarakan oleh mayoritas korban pelanggaaan HAM yang berat masa lalu yang mendapatkan layanan perlindungan–bantuan yang dijalankan oleh LPSK.  

Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution mengungkapkan adanya pengakuan dan rasa penyesalan atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat oleh Presiden RI, diharapkan dapat menguatkan moral para korban yang selama ini terpinggirkan. 

Pada 2022, LPSK telah memberikan layanan bantuan medis sebanyak 4159 orang, psikologis 643 orang, dan psikososial 83 jadi total sebanyak 4322 orang korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Pada 2022 terdapat 617 korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang mengajukan permohonan bantaun medis/psikologis/ psikososial dalam konteks pemulihan atas derita mereka sebagai sampak dari peristiwa pelanggaran HAM yang berat. 

“Catatan kami, penanganan korban terorisme dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 2018 sudah sangat maju, hal ini dapat menimbulkan kesan negara pilih kasih kepada korban kejahatan lainnya”, tandasnya. 

Lebih lanjut Maneger menekankan, hal itu merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk memberikan perhatian yang konkret dengan memasukkannya sebagai program-program yang terukur dan berdampak nyata bagi pemulihan korban. 

Perhatian LPSK dalam memberikan layanan bagi korban pelaggaran HAM masa lalu, adalah bagaimana menjalankan program pemulihan bagi mereka. Dengan adanya pernyataan Presiden RI mengenai pelanggaran HAM masa lalu, LPSK menaruh harapan akan selaras dengan kebijakan strategis negara untuk mengembangkan program-program yang riil menjangkau korban. Salah satunya LPSK Bersama Bappenas telah mengajukan program prioritas nasional yang pengembangan psikososial bagi korban kejahatan.

Program ini, menurut Maneger, dapat diperluas dengan menjangkau aspek pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu, misalnya berbagai bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban atau dengan basis kebijakan pemerintah saat ini yang mulai memperhatikan korban dengan embrio Dana Bantuan Korban yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekekrasan Sosial.

“Indonesia dapat membentuk Dana Bantuan Korban yang dapat menjangkau kebutuhan program-program bagi semua korban kejahatan termasuk korban pelanggaran HAM yang Berat masa lalu,” pungkasnya.

Recent Posts

DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Pemda Kolaborasi Tangani Banjir Jakarta, Jangan Gali Lubang Tutup Lubang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberi perhatian serius terhadap…

7 jam yang lalu

Soroti Bencana Alam di Sejumlah Wilayah, Puan Minta Pemerintah Mitigasi dan Sigap Tangani Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di…

9 jam yang lalu

Saksi Anak Diduga Diintimidasi di Peradilan Kasus Oknum Polisi Tembak Siswa, DPR: Sejak Awal Sarat Kejanggalan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak seluruh pihak turut mengawasi proses…

11 jam yang lalu

Bupati Bondowoso Buka Festival Muharram 1447 H dan Luncurkan ‘Bondowoso Berkah’

MONITOR, Bondowoso - Bupati Bondowoso KH Abdul Wahid Hamid meluncurkan “Bondowoso Berkah”, sebuah komitmen dan…

11 jam yang lalu

DPR Bentuk Tim Supervisi, Puan: Penulisan Ulang Sejarah Harus Dilaksanakan Sejelas-jelasnya

MONITOR, Jakarta - DPR RI membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang…

12 jam yang lalu

Menteri PU Pastikan 63 Lokasi Sekolah Rakyat Tahap IA Siap untuk Tahun Ajaran Baru 14 Juli 2025

MONITOR, Bekasi - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan dukungan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat…

13 jam yang lalu