PEMERINTAHAN

Kementerian Pertanian Raih Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

MONITOR, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menganugrahi penghargaan pada Kementerian Pertanian (Kementan) atas Inovasi Sitem Informasi Kalender Tanam Terpadu – Standing Crop atau SI Katam-SC sebagai antisipasi dampak perubahan iklim dan peningkatan produksi pangan.

Selain itu, Kementan juga mendapat penghargaan sebagai lembaga yang memiliki unit penyelenggara pelayanan publik kategori Pelayanan Prima Umum atas hadirnya Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Kementan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa penganugrahan ini merupakan penghargaan tematik yang sudah melalui proses pengecekan serta mendapat arahan Presiden Jokowi terkait pelayanan publik yang semakin baik.

“Penghargaan ini sangat tematik dan fokus pada pelaksanaannya tata kelola hulu sampai tata kelola birokrasi dan problem hilir untuk menuntaskan masalah di masyarakat dan indikatornya lebih tajam dan lebih terintegrasi,” ujar Azwar Anas, Selasa, 6 Desember 2022.

Sementara Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa SI Katam-SC merupakan inovasi yang disiapkan khusus untuk peningkatan produksi pangan nasional. Inovasi ini bahkan telah mengikuti berbagai tahapan penilaian panjang dengan melibatkan 3418 inovasi dari berbagai kementerian dan lembaga negara.

“Berdasarkan penilaian itu kami lolos dan alhamdulillah mencapai prestasi terbaik sebagai Top 45 inovasi terpuji pelayanan publik pada KIPP 2022,” jelasnya.

Menurut SYL, penghargaan ini juga tak lepas dari kerja keras jajaran Litbang dan satuan kerja di lingkup kementan yang terus membuat inovasi dalam mewujudkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat Indonesia.

“Ke depan saya berharap makin banyak inovasi kementan yang menjadi unggulan, dan benar-benar mampu mewujdkan sistem pelayanan terpadu serta kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

2 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

2 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

11 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

12 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

16 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

17 jam yang lalu