MONITOR, Jakarta – Pakar Kemaritiman yang juga Guru Besar Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri membeberkan sejumlah hal yang menyebabkan Indonesia belum mampu atau sulit menjadi negara yang maju, adil-makmur, dan berdaulat, mulai dari belum adanya Konsep (Road Map dan Blueprint) Pembangunan Bangsa yang komprehensif dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan sampai belum adanya pemimpin bangsa yang negarawan.
“Dan, salah satu penyebab utamanya adalah karena platform pembangunan nasional yang berbasis daratan (kontinental) di negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut sekitar 77% total wilayah NKRI. Padahal, ‘Geography is Destiny’ (Webber, 1960; Issard, 1972),” katanya saat menjadi narasumber Working Group Discussion Forum Daerah Kepulauan di Hotel Menara Peninsula, Kamis (1/12/2022).
Menurutnya potensi pembangunan (SDA dan JASLING) yang luar biasa besar di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut (Propinsi-Propinsi Daerah Kepulauan) belum dimanfaatkan secara optimal atau ‘dicuri’ pihak asing. Akibatnya: sebagian besar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat tertinggal, miskin.
Selain itu, akar permasalahan (root causes) dari ketertinggalan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota Kepulauan) adalah karena rendahnya alokasi APBN, minimnya infrastruktur dan konektivitas, dan rendahnya aktivitas investasi, produksi serta bisnis.
“Rendahnya alokasi APBN untuk Propinsi, Kabupaten/Kota Daerah Kepulauan (dana transfer ke daerah), karena selama ini Pemerintah RI (pusat) mengalokasikan dana transfer ke daerah hanya berdasarkan pada luas daratan dan jumlah penduduk. Sementara itu; Propinsi, Kabupaten/Kota Daerah Kepulauan sebagian besar wilayahnya (>75%) berupa laut,” terangnya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu berkeyakinan UU Daerah Kepulauan selain dapat meningkatkan dana transfer, UU ini juga akan: (1) meningkatkan pembangunan infrastuktur dan konektivitas; (2) memikat SDM berkualitas; (3) meningkatkan aktivitas investasi, produksi dan bisnis; (4) memacu daya saing dan pertumbuhan ekonomi berkualitas; (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah kepulauan; dan (6) mengurangi secara signifikan disparitas pembangunan antar wilayah.
“Oleh sebab itu, RUU Daerah Kepulauan yang sudah disusun sejak awal 2004, diusulkan Pemerintah kepada DPR sejak 2005, dan masuk Prolegnas 2021 dan 2022; dan kembali masuk dalam Prolegnas 2023; sudah semestinya menjadi UU Daerah Kepulauan pada 2023 (tahun depan),” kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.
Dosen Kehormatan Mokpo National University itu menjelaskan kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia.
“Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,348 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2021 (Rp 2.400 triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini,” jelasnya.
Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, untuk lapangan kerja 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia. Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 20%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya kurang dari 30 persen.
Kontirbusi sektor perikanan 2,74% terhadap PDB hanya dihitung dari bahan baku (raw materials). Bila dimasukkan produk olahannya (ikan kaleng, ikan fillet, bandeng presto, breaded shrimp, dan surimi-based products), kontribusinya sekitar 6% (Bappenas, 2014).
“Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama),” tegasnya.
