Categories: MEGAPOLITAN

Kinerja BUMD DKI Melorot, Prasetyo: Perlu Evaluasi Menyeluruh!

MONITOR, Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan, BUMD di DKI Jakarta memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian maupun pembangunan.

Sebab kata Prasetyo, BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah.

“Fungsi itu yang kemarin saya ingatkan kembali saat menyempatkan hadir dalam rapat kerja di Komisi C bidang keuangan bersama sejumlah BUMD mitra kerja,” ujar Prasetyo Edi dalam keterangannya.

Pras, demikian sapaan karibnya, mengaku dirinya mendapatkan banyak informasi mengenai melorotnya kinerja sejumlah BUMD. Mulai dari tidak matangnya rencana kerja, tidak fokusnya menuntaskan program kerja, rendahnya serapan PMD.

Untuk itu, Pras pun menekankan perlunya evaluasi secara menyeluruh dilakukan terhadap BUMD di Jakarta.

“Hingga saya mendengar ada BUMD yang tidak mampu membayar gaji karyawan. Saya kira evaluasi menyeluruh bagi BUMD-BUMD di DKI Jakarta perlu dilakukan,” pinta Politikus PDI Perjuangan ini.

Recent Posts

Indonesia Perkuat Kerja Sama Industri dengan Rusia

MONITOR, Jakarta - Sebagai tindak lanjut dari kegiatan business matching yang telah dilaksanakan di Moskow pada 8 Desember…

2 jam yang lalu

BPS: Harga Ayam, Telur, dan Cabai Turun, Tekan Laju Inflasi April

MONITOR, Jakarta — Di tengah inflasi April 2026 yang tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan,…

3 jam yang lalu

Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Tlogosari Pati, DPR Desak Proses Hukum Tegas dan Audit Pesantren

MONITOR, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan keprihatinan mendalam atas…

3 jam yang lalu

Hilirisasi Ayam Digenjot, Bima Berpotensi Jadi Pusat Produksi Unggas untuk Kawasan Timur

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian mempercepat pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Pulau Sumbawa, Nusa…

5 jam yang lalu

Kolaborasi Lintas Kementerian Entaskan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM dan Ekraf

MONITOR, Jakarta — Tiga kementerian mencakup Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Usaha…

15 jam yang lalu

Legislator Ingatkan Untuk Hitung Cermat Hibah Kapal Induk dari Italia Agar Tak Jadi Beban RI

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti rencana Indonesia menerima hibah…

17 jam yang lalu