MONITOR, Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan, BUMD di DKI Jakarta memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian maupun pembangunan.
Sebab kata Prasetyo, BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah.
“Fungsi itu yang kemarin saya ingatkan kembali saat menyempatkan hadir dalam rapat kerja di Komisi C bidang keuangan bersama sejumlah BUMD mitra kerja,” ujar Prasetyo Edi dalam keterangannya.
Pras, demikian sapaan karibnya, mengaku dirinya mendapatkan banyak informasi mengenai melorotnya kinerja sejumlah BUMD. Mulai dari tidak matangnya rencana kerja, tidak fokusnya menuntaskan program kerja, rendahnya serapan PMD.
Untuk itu, Pras pun menekankan perlunya evaluasi secara menyeluruh dilakukan terhadap BUMD di Jakarta.
“Hingga saya mendengar ada BUMD yang tidak mampu membayar gaji karyawan. Saya kira evaluasi menyeluruh bagi BUMD-BUMD di DKI Jakarta perlu dilakukan,” pinta Politikus PDI Perjuangan ini.
