Senator Yogya Nilai Pemerintah Lemah di Pendataan

MONITOR, Jakarta – Data menjadi hal penting bagi suatu institusi, terlebih bagi sebuah negara. Namun rupanya hal ini menjadi keteledoran pemerintah karena fokus pembangunan yang dilakukan berpusat pada infrastruktur. Keluputan dalam mengurusi data inilah yang menjadi salah satu penyebab data pribadi pejabat negara sekelas menteri yang dapat dibobol oleh seorang hacker.

Demikian pula dengan data untuk bantuan masyarakat. Sejak awal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), terjadi berbagai protes karena terdapat pendataan yang tidak sinkron antara pusat dengan desa selaku penyalur. Ada warga yang sudah meninggal masih mendapatkan BLT, warga mampu mendapatkan BLT, tetapi sebaliknya, warga tidak mampu justru tidak terdaftar. Harapannya satu NIK warga bisa untuk semua bantuan dan aplikasi plat merah. Termasuk saat ini dalam pembagian BLT BBM.

“Hari ini kita menolak kenaikan harga BBM. Sebenarnya tidak harus dinaikkan, tetapi kalau memang masalahnya adalah 70% subsidi tidak tepat sasaran, justru itu yang seharusnya dibenahi, bukan malah menaikkan. Inilah yang kita kritik dari pemerintah. Yang lemah dari pemerintah kita bukan infrastruktur, tetapi kelemahannya pada pendataan. Bantuan sosial banyak salah sasaran, termasuk dalam hal subsidi,” kritik Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hilmy Muhammad, saat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPRI di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yogyakarta, Jl. Ki Ageng Giring, Bansari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada Jum’at (16/09/2022) siang.

“Oleh karena itu, kita mendorong agar pemerintah memiliki data yang lebih baik. Hari ini tidak susah karena sistem informasi yang sangat terbuka,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, berkaitan dengan tema acara “Demokrasi Pancasila sebagai Titik Temu Kebhinnekaan Indonesia”, pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut juga menyampaikan gagasan terkait demokrasi.

Menurutnya, Demokrasi di Indonesia memiliki perbedaan dengan demokrasi yang berlaku umum. Tidak hanya mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara, melainkan juga berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Sebab itulah, demokrasi di Indonesia disebut sebagai demokrasi Pancasila.

“Berdemokrasi di Indonesia harus memiliki pengakuan dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin dan menciptakan persatuan serta kesatuan Indonesia, menjadikan musyawarah sebagai jalan utama penyelesaian berbagai perbedaan dan konflik, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari D.I. Yogyakarta tersebut.