Categories: HEADLINEPARLEMEN

Nasdem: Perubahan Skema Dana Pensiun PNS Perlu Dikaji

MONITOR, Jakarta – Usulan perubahan skema dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuai sorotan dari Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya. Ia meminta pemerintah melakukan kajian mendalam terkait usulan tersebut.

Dimana sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema dana pensiun dari sistem pay as you go (bayar bulanan) menjadi fully funded (bayar penuh sekali) bagi pensiunan PNS.

“Rencana perubahan skema dana pensiun PNS perlu dikaji lebih matang dan empirik. Dengan sistem gaji PNS saat ini yang juga memberi remunerasi terhadap prestasi kerja, maka sewajarnya sistem pensiun ke depan juga memperlihatkan konsentrasi pemerintah untuk mendorong prestasi kerja PNS, agar benefit yang mereka terima juga sesuai dengan kontribusi kerjanya bagi negara,” ujar Willy dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022).

Saat ini, skema pensiun PNS menggunakan dasar hukum UU Nomor 11 Tahun 1969 yang mengatur program jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) untuk PNS. Dalam skema pay as you go, PT Taspen menghimpun iuran peserta 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak) setiap bulan, dan ditambah dengan APBN.

Willy menyatakan, skema pay as you go (PAYG) yang sudah dipakai sejak tahun 50-60an lebih kental diarahkan dalam nuansa politik dengan dalih jaminan sosial.

“Hasilnya kita lihat sendiri bagaimana pengelolaan dana pensiun ini terus menjadi ‘beban’ pembiayaan negara,” tambah Legislator Nasdem itu.

Recent Posts

Investasi KI Tembus Rp6.744 Triliun, Kemenperin dan HKI Perkuat Sinergi

MONITOR, Jakarta - Sejak awal pembangunan industri nasional, kawasan industri telah memainkan peran penting dalam…

12 menit yang lalu

JTT Tegaskan Komitmen Layanan Optimal Lewat Pemeliharaan Jalan Tol Trans Jawa Berkelanjutan

MONITOR, Bekasi - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) terus menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan jalan…

1 jam yang lalu

Waspada Penipuan! Kemenag Tegaskan Info Rekrutmen CPNS dan PPPK Hoaks

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) meminta masyarakat berhati-hati terhadap beredarnya informasi palsu atau hoaks…

3 jam yang lalu

Tingkatkan Layanan, Ditjen Bimas Islam Gelar Engaging Communication 2026

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama memberikan penguatan jajarannya…

6 jam yang lalu

Kritik BNPP Seperti EO, DPR Desak Penguatan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kritik tajam…

10 jam yang lalu

Analis: Putusan MK Tegaskan Kepastian Hukum Penataan Pengisian Jabatan ASN oleh Polri

MONITOR - Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro, menilai bahwa sikap Polri dan pemerintah…

11 jam yang lalu