PEMERINTAHAN

Kementan Pastikan Ketahanan Pangan Kawasan Pulau Buton Aman dan Bebas PMK

MONITOR, BAUBAU – Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal (Itjen Kementan) memastikan bahwa kebutuhan bahan pokok di wilayah Buton dalam kondisi aman dan terkendali. Selain itu, sapi hewan ternak yang berasal dari wilayah tersebut juga dalam kondisi bebas PMK.

Irjen Kementan, Jan Maringka mengatakan, selama ini pengawasan yang dilakukan berjalan dengan ketat serta melibatkan aparat penegak hukum (APH) lainya baik dari Polri, Kejaksaan, BPK dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Menurut Jan, kolaborasi tersebut berjalan dengan baik serta mampu mendukung kekuatan pangan nasional.

“Saya sudah melihat Jadi saya yakin pangan di Buton aman dan hewan ternaknya bebas PMK (penyakit mulut dan kuku),” kata Jan saat membuka dialog jaga pangan di Aula Palagimata kantor walikota Baubau, Jumat, 15 Juli 2022.

Jan mengatakan sektor pertanian selama ini terbukti mampu bertahan dari berbagai jurang resesi global. Sebaliknya pertanian bertumbuh pesat meski di banyak negara dilanda pandemi Covid 19.

“Tapi saya yakin dengan bersinergi maka semua persoalan dapat diatasi dengan baik, demikian pula pengembangan ternak di wilayah Sultra harus meningkat,” katanya.

Perlu diketahui, kegiatan ini dihadiri Walikota Kota Baubau, Kepala Kejari Kota Baubau, Bupati Buton, Kejari Buton, Dandim, Kepala Dinas Pertanian seluruh kab Buton, Balai Karantina Kelas II Kendari, dan kelompok tani kota Baubau, Kabupaten Buton dan Bulteng.

Sebekumnya Jan berkesempatan mengunjungi pabrik pakan yang terletak di Desa Kampeonaho. Berdasarkan informasi pabrik tersebut mampu memproduksi 6.600 ton jagung per 3 bulannya yang diolah menjadi pakan ternak dan sentral produksi pakan yang banyak digunakan para peternak di Sulawesi Tenggara.

“Disini saya juga melihat potensi tanaman pala yang berada di Baubau sangat besar, ini dapat kita dorong bersama agar pala Baubau nantinya dapat diekspor,” katanya.

Sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong agar semua kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Ini penting dilakukan mengingat Indonesia sukses mempertahankan kebijakannya untuk tidak impor beras selama tiga tahun berturut-turut.

“Saya juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penyakit PMK bersama-sama,” katanya.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

7 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

7 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

11 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

12 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

17 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

17 jam yang lalu