Categories: HUKUM

Pernah Bantu Promosi, Mahfud MD Kini Minta ACT Diproses Hukum

MONITOR, Jakarta – Polemik kasus dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menuai reaksi dari Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Pasalnya, ia juga pernah terlibat didalam aksi penggalangan dana mereka.

Ya, Mahfud menyatakan dirinya pernah memberikan testimoni promosi atau endorsment dalam kegiatan penggalangan dana bagi rakyat Palestina melalui ACT. Bantuan itu dilakukan sekitar tahun 2016/2017.

Selain itu, Mahfud juga mengaku dirinya memberikan endorsment kegiatan penggalangan dana bagi korban ISIS di Suriah dan bencana alam Papua.

“Pada 2016/2017 saya pernah memberi endorsement pada kegiatan ACT karena alasan pengabdian bagi kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria, dan bencana alam di Papua. Tapi jika ternyata dana-dana yang dihimpun itu diselewengkan, maka ACT bukan hanya harus dikutuk tapi juga harus diproses secara hukum pidana,” ujar Mahfud MD dalam keterangannya, belum lama ini.

Mahfud menuturkan, saat dimintai endorsement, pihak ACT tiba-tiba datang ke kantornya dan pernah menodong ketika saya baru selesai memberi khutbah Jum’at di sebuah Masjid raya di Sumatera.

“Mereka menerangkan tujuan mulianya bagi kemanusiaan. Saya sudah meminta PPATK untuk membantu POLRI dalam mengusut ini,” pungkasnya.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

6 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

6 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

15 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

16 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

20 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

21 jam yang lalu