Jokowi Kena Kritik, Dinilai Sibuk Berpolitik Praktis

MONITOR, Jakarta – Ketua SETARA Institute, Hendardi, menilai pemerintah saat ini semakin tidak fokus membenahi persoalan negara. Bahkan dikatakan dia, Presiden Joko Widodo justru sibuk berpolitik praktis.

Sementara pencapaian visi-misi bernegara, kata Hendardi, semakin jauh setelah orkestrasi kampanye tiga periode untuk jabatan presiden gagal atau tertunda menjadi agenda politik nasional.

“Aktor-aktor politik telah dan akan terus berakrobat untuk memikat rakyat pemilih, hingga hari pencoblosan tiba. Bukan hanya elit politik di luar pemerintahan, para menteri Kabinet Jokowi juga memainkan peran politik sama,” kata Hendardi kepada awak media, Rabu (15/6/2022) di Jakarta.

Menurut Hendardi, dalam waktu lebih kurang dua tahun kedepan, rakyat akan disuguhi sirkus politik yang nyaris tidak menyentuh kepentingan utama warga negara. Sebagai pemimpin rakyat, Jokowi akan diuji integritasnya untuk tetap memimpin pencapaian misi bernegara.

“Presiden harus melindungi hak-hak warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan warga melalui berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan,” ucap Hendardi.

Advokat senior ini juga menyayangkan ketika Presiden Jokowi justru bertindak menjadi sentrum kegaduhan politik, setelah para jajarannya menjajakan gagasan tiga periode.

“Jokowi aktif menghadiri acara-acara kebulatan tekad dari berbagai kalangan, yang pada intinya meletakkan Jokowi sebagai praktisi politik yang tidak mencerminkan sikap kenegarawanan. Jokowi bahkan tampak menikmati keriuhan yang digelar Projo, HIPMI, bahkan di perayaan Hari Lahir Pancasila, di NTT, dengan melempar berbagai term ‘ojo kesusu’, ‘ojo dumeh’ dan lain sebagainya,” jelas Hendardi panjang lebar.

Kata dia, obsesi Jokowi untuk menunjuk suksesor dirinya, yang oleh sejumlah pihak diarahkan pada Ganjar Pranowo telah mengikis kewibawaan lembaga kepresidenan. Apalagi calon suksesor itu belum teruji kepemimpinannya dalam menyejahterakan rakyat.

“Justru di tengah kontestasi semacam ini presiden seharusnya menjadi solidarity maker, mengefektifkan kepemimpinan dan menjadi wasit yang adil. Kesibukannya menjalani profesi sebagai politikus mengakibatkan agenda-agenda pemerintahan Jokowi juga diabaikan para menteri-menterinya,” tambah Hendardi.