HUKUM

Kuasa Hukun Beberkan Duduk Perkara Dugaan Kasus Penyebab 40 Rekening Titan Group Diblokir

MONITOR, Jakarta – Haposan Hutagalung, Kuasa Hukum PT. Titan Infra Energy, angkat bicara soal kasus yang menimpa PT PT Titan Infra Energy. Dalam perbincangan di akun channel youtube Serambi Adi Warman ia menjelaskan kronologi kasus PT Titan Infra Energy hingga membuat rekening PT Titan Infra Energy dibekukan dan diblokir beberapa waktu lalu.

Haposan juga mengungkapkan dampak dari pembekuaan 40 rekening Titan Group sebelum lebaran kemarin yang menyebabkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji karyawan menjadi tergangu.

“Rekening 40 akun diblokir. Padahal itu menjelang idul Fitri. Kita sudah konsultasi ke BI dan OJK tidak boleh ada pemblokiran kecuali ada tersangkanya,” kata Haposan saat menjawab pertanyaan dari pembawa acara dalam channel YouTube tersebut.

Menurut Haposan seharusnya pembekuan dan pemblokiran rekening tidak perlu terjadi karena hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus PT Titan.

“Sampai detik ini belum ada tersangka,” ujar Haposan dalam video yang berjudul Maraknya Industrial Hukum – Pemblokiran Rekening Bank PT Titan Infra Energy itu.

Dalam video tersebut juga dijelaskan Haposan soal perkara yang saat ini sedang dilaporkan oleh Bank Mandiri itu merupakan perkara yang sama dengan perkara yang pernah dilaporkan tahun lalu ke Bareskrim Polri.

”Objeknya sama, penyidiknya sama, alasan pelaporan sama, jadi laporan tahun lalu dihentikan dengan alasan penyidik tidak cukup bukti, lalu dilaporkan lagi kali ini. Padahal menurut peraturan yang ada kalau mau memperkarakan kembali tidak boleh dengan laporan baru. Jadi bisa lewat pra peradilan,” tambahnya.

Sebelumnya beredar di media sosial soal ribut-ribut karyawan yang meminta hak atas gaji dan belum dibayarkannya THR karyawan PT Titan. Hal itu terjadi arena Titan Group perusahaan perusahaan berbasis tambang batubara di Sumatera Selatan nyaris menghentikan operasional, dikarenakan 40 rekening perusahaannya telah diblokir.

Recent Posts

Kemenag: Sepuluh Tahun Hari Santri Merupakan Bukti Pengakuan Negara

MONITOR, Jakarta - Peringatan Hari Santri 2025 menandai satu dasawarsa sejak pertama kali ditetapkan pemerintah…

2 jam yang lalu

Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan Delapan Hari Cuti Bersama 2026

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menetapkan 17 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama untuk…

10 jam yang lalu

BKSAP DPR Dorong Indonesia untuk Pimpin Upaya Global Hentikan Genosida di Gaza

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyatakan keprihatinan mendalam…

11 jam yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Usaha Menengah di Jateng untuk Memasuki Pasar Modal

MONITOR, Jawa Tengah - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas peluang bagi para…

12 jam yang lalu

DPR Dorong Penguatan LPSK Lewat RUU PSK, Banyak Kasus Terhambat karena Perlindungan Lemah

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan pembahasan Revisi Undang-Undang…

13 jam yang lalu

Kemenperin Kembali Gelar Penghargaan RINTEK 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi penerapan transformasi industri 4.0 di sektor manufaktur agar…

14 jam yang lalu