Salah satu petugas yang diduga dari Panwascam Tapos terlihat hadir memenuhi panggilan tim penyidik Kejari Depok, Jumat (10/06/2022). (Foto: Boy Rivalino)
MONITOR, Depok – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok makin serius mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Depok tahun 2020, sebesar Rp 15 miliar.
Usai memeriksa 5 petugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) pada Rabu (08/06/2022), penyidik kembali memanggil sejumlah orang untuk dimintai keterangan.
Belum diketahui pasti siapa saja yang diperiksa dan berjumlah berapa.
Namun, dari pantau dan penelusuran MONITOR di Kejari Depok hingga Jumat (10/06/2022) pukul 11.30, setidaknya ada 2 orang yang diduga dari Panwascam Tapos dan Pancoran Mas, terlihat telah hadir memenuhi penggilan tim penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.
Sebelumnya, sebanyak 5 petugas Panwascam di kota Depok telah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok pada Rabu (08/06/2022) siang.
Namun, dari pantauan yang dilakukan, hanya 3 petugas Panwascam yang telah hadir memenuhi panggilan untuk dikakukan pemeriksaan.
Tiga orang yang diperiksa tersebut adalah ketua, bendara dan sekretaris di salah satu Panwascam di Kota Depok.
Kehadiran ketiga petugas Panwascam tersebut pun dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini. Menurutnya, pemanggilan yang dilalukan menindak lanjuti periksaan yang dilakukan Kejari Depok sebelumnya.
“Itu terkait sambungan pemeriksaan kemarin, meminta keterangan,” kata Luli Barlini dikonfirmasi MONITOR, Rabu (08/06/2022).
“Iya (pemanggilan terkait dana hibah 15 miliar pada Pilkada 2020) untuk meminta keterangan saja,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyoroti denda dan pencabutan izin…
MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri…
MONITOR, Jakarta - Visi utama penyelenggaraan haji 2026, yakni haji yang berkeadilan, berempati, dan berpihak…
MONITOR, Jakarta - Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan bahwa potensi besar…