MONITOR, Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau diminta untuk membenahi tata kelola lapas. Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan.
Arteria berharap keberadaan lapas tidak over capacity. Berdasarkan laporan yang ditemukan Arteria, kapasitas lapas di Riau diketahui mencapai hampir 1000 persen. Sementara idealnya satu penjaga lapas hanya mengawasi beberapa warga binaan.
“Memang tingkat kesulitannya sangat tinggi. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan dukungan politik, dukungan anggaran, dan segala dukungan bagi kerja-kerja mereka,” ujar Arteria Dahlan dalam keterangannya saat kunjungan kerja.
Politikus PDI Perjuangan ini berharap, di kepemimpinan Mhd. Jahari Sitepu, Kanwil Kemenkumham yang baru menemukan solusi atas berbagai persoalan seperti keterbatasan sarana dan prasarana agar dapat beroperasi dengan optimal.
“Kita bisa menghadirkan bagaimana di tengah keterbatasan lapas ini masih bisa memberikan pelayanan publik ya, di bidang pemasyarakatan dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.
