PARLEMEN

Politikus PKS: Tindakan Biadab Israel Tidak Bisa dibenarkan

MONITOR, Jakarta – Aksi serangan brutal militer Israel terhadap warga Palestina di kawasan Masjidil Aqsa menuai kecaman dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari.

Kharis menyayangkan aksi polisi Israel ke dalam masjid itu, sehingga mengakibatkan ratusan warga Palestina terluka, termasuk korbannya wartawan, tenaga medis hingga perempuan jemaah Masjid al- Aqsa.

“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengutuk kebiadaban, kekejaman negara apartheid Israel yang menodai kesucian bulan Ramadan dan Masjid Al-Aqsa kiblat pertama umat Islam,” ucap Kharis tegas, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/4/2022).

Ditegaskan Kharis, segala tindakan kebiadaban Israel tidak dapat dibenarkan sama sekali, termasuk yang baru-baru ini terjadi dengan cara menyerang jemaah salat di Masjid al-Aqsa.

Selain itu, ia mengungkapkan terjadi pula upaya sistematis untuk terus menggusur rumah warga Palestina di Tepi Barat dan ribuan kejahatan yang terus dilakukan Israel selama pendudukan di Palestina.

“Indonesia bisa mengirimkan nota protes ke PBB sebagai negara anggota PBB dan juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan dengan mayoritas umat Islam. Kita minta PBB agar melindungi rakyat Palestina dari kesewenangan rezim Zionis penjajah.” tegas Kharis.

Recent Posts

Analis Intelijen: Pembunuhan Pendulang Emas oleh OPM Bentuk Pelanggaran HAM

MONITOR, Jakarta - Menanggapi kabar pembunuhan sejumlah warga sipil berprofesi sebagai pendulang emas di wilayah…

2 jam yang lalu

203.088 Jemaah Reguler Lunasi Biaya Haji 2025

MONITOR, Jakarta - Tahap II Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1446 H akan berakhir…

2 jam yang lalu

Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, PP PERSIS: Situasi Dilematis!

MONITOR, Jakarta - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) turut merespon rencana Presiden Republik Indonesia,…

3 jam yang lalu

Pangkoopsud II Sambut Kehadiran Panglima TNI dan Kasad di Lanud Iswahjudi

MONITOR, Madiun - Panglima Komando Operasi Udara II (Pangkoopsud II) Marsda TNI Deni Hasoloan S.,…

6 jam yang lalu

Permenperin 13 Tahun 2025 Diterbitkan, Industri Wajib Lapor Data Secara Berkala

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 13 Tahun 2025…

12 jam yang lalu

Komisi IV DPR Wanti-Wanti Kebijakan Kuota Impor, Salah Sistem Bisa Ancam Petani dan Ketahanan Pangan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan memberikan sejumlah catatan terkait gagasan…

15 jam yang lalu