MEGAPOLITAN

Wali Kota Idris Tegaskan Indeks IPM Depok Meningkat

MONITOR, Depok – Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Depok Tahun Anggaran (TA) 2021. Laporan tersebut disampaikannya pada rapat paripurna di ruang sidang paripurna dan secara virtual pada Kamis (31/3/2022) kemarin.

Idris mengatakan, hal tersebut merupakan laporan tahun ke lima dari realisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021, yang disusun berdasarkan realisasi penyelenggaraan APBD Tahun 2021 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021.

“LKPJ ini disusun berdasarkan realisasi penyelenggaraan APBD tahun 2021,” kata Idris saat menyampaikan LKPJ tahun 2021, dikutip Jumat (01/04/2022).

Idris menjelaskan, berdasarkan realisasi indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja aspek makro yang berpengaruh besar pada aspek kesejahteraan di masyarakat, menunjukkan kecenderungan membaik di 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan pada tahun 2021 sebesar 81,37 persen meningkat 0,49 persen dari nilai IPM tahun 2020 yaitu sebesar 80,97 persen.

“Kenaikan IPM ini didorong oleh naiknya nilai komponen-komponen penyusun IPM,” ungkapnya.

Lanjut dia, untuk pendapatan Kota Depok tahun 2021 sebesar Rp 3,396 triliun atau 105,48 persen dari target yg direncanakan. Sedangkan untuk belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp 3,267 triliun atau 88,87 persen dari rencana belanja daerah sebesar Rp 3,676 triliun.

“Tidak terealisasinya belanja daerah ini terjadi pada kelompok belanja operasi 90.85 persen, kelompok belanja modal 83,83 persen, dan kelompok belanja tidak terduga 77,17 persen,” tambahnya.

Berdasarkan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan APBD tahun 2020, maka terdapat saldo akhir sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau SILPA tahun 2021 sebesar Rp 585,536 miliar.

“Capaian realisasi tahun 2021 seluruhnya belum sesuai target yang ditentukan, tapi secara umum capaian kinerja per urusan sudah cukup baik. Walaupun ada per urusan yang kinerjanya masih rendah,” tuntasnya.

Recent Posts

DPR Nilai Pro Kontra KUHP Baru Bukti Masyarakat Responsif

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil merespons positif adanya Pro dan…

4 jam yang lalu

Kemenag: Nikah Tak Dicatat Persulit Urus Akta Kelahiran hingga Paspor

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) mengampanyekan pentingnya pencatatan…

5 jam yang lalu

Pemulihan Jaringan di Aceh Capai 99 Persen, Wamen Komdigi: Terus Dipantau

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa pemulihan infrastruktur digital…

7 jam yang lalu

75 Persen Masjid di Indonesia Perlu Perbaikan Sistem Akustik

MONITOR, Jakarta Selatan - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyebut sekitar 75…

8 jam yang lalu

DPR Dukung Perikanan Budi Daya Jadi Pilar Swasembada Pangan Nasional

MONITOR, Jakarta - Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya mendukung penguatan sektor perikanan budi daya…

12 jam yang lalu

UIN Bandung Jadi Jurusan Hukum PTKIN Terbaik Versi THE WUR

MONITOR, Jakarta - Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati…

15 jam yang lalu