Kementan Dorong Penguatan Hilirisasi dan Penataan Rantai Pasok Telur Ayam Ras

MONITOR, Yogyakarta – Merespon harga telur ayam ras fluktuatif dan cenderung rendah di tingkat peternak, Kementerian Pertanian menekankan pentingnya penguatan di aspek hilirisasi dan rantai pasok telur.  Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah saat acara Rembug Nasional Peternak Rakyat Ayam Ras Petelur di Yogyakarta (24/03).

Nasrullah menyebutkan, saat ini produksi telur nasional tidak dapat disebut berlebih. Berdasarkan data prognosa secara agregat produksi telur tahun 2022 sebanyak 5,9 juta ton, kebutuhannya 5,3 juta ton dan terdapat potensi surplus 615 ribu ton adalah untuk cadangan pangan nasional dan potensi ekspor.

“Kelebihan kita hanya 11% dan ini sangat sedikit apabila dibandingkan dengan cadangan pangan negara lainnya. seharusnya jika tertata dengan baik di hillirisasi dan distribusi, maka tidak akan ada masalah,” ungkap Drjen PKH Nasrullah. Ia katakan, kelebihan produksi telur ayam ras ini adalah untuk cadangan pangan nasional, jika terjadi kondisi darurat, dimana semua negara harus mempunyai cadangan pangan.

“Kementan telah menghitung bibit ayam dengan klasifikasi Grand Parent Stock (GPS) ayam ras petelur (layer) dan tidak terindikasi berlebihan, jika diusulkan untuk afkir dini, maka siapa yang akan bertanggungjawab, jika terjadi outbreak di negara kita, hal ini tentunya sangat rawan,” ungkap Nasrullah menekankan.

Menurutnya, kelebihan produksi juga harus disikapi positif karena saat ini, Indonesia terus menargetkan untuk ekspor produk unggas ke beberapa negara. “Saat ini sudah ada 11 negara yang ingin memasukkan telur dan daging ayam ke Indonesia dan tidak kami tindaklanjuti, Namun jika suatu saat terjadi kekurangan karena dampak pengurangan GPS Layer, maka jangan sampai hal tersebut terjadi kita harus memasukan telur dari negara luar,” imbuhnya menambahkan.

Nasrullah juga menyebutkan, jika wilayah yang surplus telur ayam ras saat ini adalah di sentra produksi, sedangkan di wilayah Indonesia Timur, masih berwarna merah jika dilihat dari peta sebaran pangan yang artinya masih kekurangan, bahkan masih ada wilayah ditemukan kasus stunting. “Yang bersoal saat ini adalah di rantai distribusi, yang turun harga saat ini di harga produsen (peternak), sedangkan harga di konsumen tetap,” kata Nasrullah. “Inilah yang harus dipecahkan permasalahannya adalah terkait distribusi,” imbuhnya menambahkan.

Dari sisi hulu, Kementan telah menerbitkan surat larangan penjualan telur Hatching Egg (HE) untuk konsumsi kepada pembibit dan pelaku usaha perunggasan pada tanggal 11 Februari 2022 dan diterbitkan lagi pada 15 Maret 2022 untuk penekanan larangan penjualan telur HE menjelang dan setelah HBKN. “Surat Edaran kami sudah jelas menyebutkan telur HE tidak boleh beredar, jika ada yang bisa menunjukkan perusahaan mengedarkan, silahkan dilaporkan ke kami, sehingga segera bisa ditindaklanjuti,” ujar Nasrullah. “Kami perlu bukti itu”, tegasnya.
Terkait dengan keluhan peternak tentang pakan, Nasrullah juga menyampaikan, agar hasil-hasil riset yang telah dilakukan oleh akademisi agar disampaikan ke Kementan, sehingga dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan impor bahan pakan ternak. 

Lebih lanjut Ia ungkapkan, untuk penguatan di hilirisasi saat ini Pemerintah telah menggandeng swasta untuk berinvestasi membangun pabrik pengolahan telur, namun perlu ada jaminan pasokan dari para peternak. Selain itu, telur yang akan diolah menjadi tepung juga harus memenuhi standar. Salah satu syaratnya, yaitu pakan untuk ayam penghasil telur tidak boleh diberikan antibiotik. Ia katakan, saat ini impor tepung telur ke Indonesia kurang lebih sebanyak 10 ribu ton setiap tahun, sehingga jika Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri, maka kebutuhan tepung telur dapat dipenuhi dari dalam negeri.

“Hari ini ada Kepala Badan Pangan Nasional (Bappanas), harapannya bisa membantu memperkuat tata kelola rantai pasok telur dari daerah surplus ke wilayah yang masih kekurangan,” kata Nasrullah. “Selain itu perlu terus dilakukan kampanye peningkatan konsumsi seperti gerakan gemar makan telur, apalagi telur termasuk protein hewani yang murah,” ujarnya.

Dirjen PKH Nasrullah mengusulkan agar Bapanas membantu koordinasi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengaktifkan lagi kegiatan Gemar Makan Telur Ayam untuk anak-anak Sekolah Dasar. Selain itu juga membantu koordinasi dengan Kementerian Sosial agar mempercepat realisasi penyerapan telur melalui Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan pencegahan stunting oleh Kemensos dan Kemenkes.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prastyo Adi menyampaikan, cadangan pangan nasional harus dimiliki oleh semua negara. “Ÿang disampaikan oleh Dirjen PKH tadi betul bahwa cadangan pangan kita ini sangat kecil,” kata Arief. Apalagi menurutnya, sebaran produksi telur ini juga tidak merata di semua wilayah di Indonesia, hanya daerah produksi saja yang surplus, sedangkan lainnya masih ada yang kekurangan.

“Saya setuju dengan penguatan hilirisasi dan distribusi, selain itu perlu peningkatan konsumsi telur, dengan kerjasama antar Kementerian dan Lembaga untuk penyerapan telur ini,” pungkasnya.