Ma’ruf Amin Dorong Mitigasi Bencana dan Pascabencana jadi Prioritas

MONITOR, Jakarta – Pemerintah tetap menargetkan tata kelola risiko bencana lebih baik, serta menjadikan upaya pemulihan pascabencana sebagai program prioritas. Komitmen itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Ma’ruf menegaskan, kedua hal tersebut telah tercantum dalam RPJMN 2020-2024 terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ia mengungkapkan, berdasarkan data World Risk Index Tahun 2020, Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi ke-40 di antara 181 negara rentan bencana.

Beberapa jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia, kata Ma’ruf, diantaranya cuaca ekstrem, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Keempat jenis bencana tersebut berhubungan erat dengan isu krisis iklim. Untuk itu, mitigasi bencana iklim juga sangat diperlukan.

“Melihat kondisi dan letak geografis Indonesia, pemetaan risiko iklim dan bencana menjadi mutlak diperlukan. Selain itu, isu krisis iklim semakin menuntut penanganan secara holistik dengan pendekatan multi disiplin,” ujar Ma’ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022, Kamis (24/2/2022).

Ia pun menjelaskan, saat ini telah terdapat beberapa instrumen kebijakan untuk pengelolaan risiko bencana yang lebih baik. Instrumen tersebut di antaranya Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 yang menyediakan peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga tahun 2044.

Sementara itu, dalam hal penganggaran, Indonesia telah memiliki Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebagai wujud semangat gotong royong dalam pembiayaan risiko bencana. Untuk pemerintah daerah, juga telah ada Standar Pelayanan Minimal sebagai ukuran minimal pelayanan kebencanaan yang harus diberikan kepada masyarakat.

Dengan modal inilah, Ma’ruf pun meminta agar seluruh instrumen yang tersedia dapat dioptimalkan pelaksanaannya secara terpadu.

“Instrumen-instrumen tersebut tidak dapat serta merta membawa keberhasilan dalam penanganan bencana sepanjang para pemangku kepentingan belum bekerja secara terpadu. Oleh karena itu, hendaknya seluruh pihak harus bersatu padu menyumbangkan kontribusi terbaiknya agar ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana benar-benar terwujud. Tentu kita ingat, bencana adalah urusan bersama,” tandasnya.