MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus melanjutkan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), diantaranya lewat program pembangunan Rumah Susun (Rusun), Rumah Khusus (Rusus), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Rumah Swadaya, dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebagai stimulan bagi pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah MBR.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pada tahun 2022 Ditjen Perumahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,1 triliun, yang akan digunakan untuk program pembangunan perumahan sebesar Rp4,9 triliun dan sebesar Rp295 miliar untuk program dukungan manajemen seperti kebutuhan gaji pegawai dan belanja operasional.
“Dalam rencana tahun anggaran 2022 kita lakukan efisiensi belanja Dukungan Manajemen dan biaya pendukung/ safe guard untuk dialihkan ke program padat karya mendukung pemulihan ekonomi nasional yakni BSPS, dari rencana awal alokasi BSPS sebesar Rp2 triliun untuk target 87.500 unit menjadi Rp2,29 triliun untuk target 101.250 unit rumah,” kata Iwan.
Selanjutnya dikatakan Iwan, anggaran tahun 2022 tersebut juga dialokasikan sebesar Rp1,98 triliun untuk pembangunan Rusun bagi MBR, Pekerja, ASN, Mahasiswa Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama sebanyak 5.141 unit.
“Rinciannya adalah sebanyak 2.973 unit/56 tower merupakan MYC lanjutan dari pekerjaan tahun 2021 dampak refocussing anggaran dan 2.168 unit/97 tower pekerjaan baru di tahun 2022,” ujarnya.
Dari total target tersebut, dikatakan Iwan sebanyak 764 unit rusun diperuntukkan bagi MBR, 1.594 unit untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama, 766 unit untuk Perguruan Tinggi, 982 unit untuk pekerja termasuk Rusun Mendukung PEN Batang, dan 1.035 unit untuk ASN/Polri.
Selain rusun, Iwan mengatakan Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran sebeaar Rp341 miliar untuk target pembangunan 1.823 unit Rusus untuk masyarakat terdampak program pemerintah, terdampak bencana dan daerah tertinggal, terpencil & pulau terluar (3T).
“Rinciannya untuk terdampak bencana sebanyak 1.495 unit sudah termasuk 1.411 Unit Hunian Tetap (Huntap) Bencana Palu Sulawesi Tenggara, 278 unit untuk masyarakat terdampak program pemerintah, dan 50 unit untuk daerah 3T,” tutur Iwan.
Terakhir ditambahkan Iwan, alokasi anggaran tahun 2022 juga untuk bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebagai stimulan bagi pelaku pembangunan rumah untuk membangun rumah MBR sebesar Rp185 miliar sebanyak 20.500 unit.
Sedangkan untuk capaian tahun 2021, Iwan menyebutkan dengan alokasi anggaran Rp9,02 triliun, Ditjen Perumahan berhasil membangun 7.024 unit rusun dari target 7.190 unit, 3.311 unit rusus dari target 5.341 unit, penyaluran bantuan BSPS untuk 127.091 unit rumah tidak layak huni, dan bantuan PSU untuk 25.765 unit rumah.
“Sementara untuk capaian program Sejuta Rumah Tahun 2021 sebanyak 1.105.707 unit (100,06%) terdiri dari 826.500 unit (74,75%) rumah MBR dan 279.207 unit (25,25%) rumah non MBR,” ujar Iwan.
