Politisi PAN yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani
MONITOR, Jakarta – Penyelenggaraan Formula E selalu disorot dan menjadi guncingan. Setelah ramai soal tender yang gagal, kini giliran studi banding ke Diriyah, Timur Tengah, yang dilakukan panitia penyelenggara jadi guncingan.
Melihat hal ini, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta, Zita Anjani, terkesan tak suka kalau perhelatan balapan mobil listrik tersebut selalu dipersoalkan.
“Saya pikir, kondisi politik saat ini sudah semakin tidak wajar. Apapun dipermasalahkan. Tidak kerja salah, kerja pun dipermasalahkan. Padahal jelas, studi banding adalah hal yang dibutuhkan, bahkan di regulasi, dijamin sama hukum, diatur di Permendagri No. 20 tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri,” ujar Zita dalam keterangan tertulisnya kepada MONITOR, Senin (31/1/2022).
Menurutnya, studi banding adalah hal biasa dilakukan oleh instansi pemerintah, pejabat publik dan anggota legislatif.
“Sebelum melakukan pekerjaan besar, pasti ada studi banding, karena manfaatnya jelas, menambah wawasan yang akan diimplementasikan dilingkungannya masing-masing, bukan hura-hura,” ungkapnya.
Oleh karenanya, lanjut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini, panitia dan Jakpro masih bekerja, tidak elok kalau sudah dipermasalahkan. Kecuali, hasil studi bandingnya tidak jelas, outputnya tidak ada, saya orang pertama yang akan kritik kalau itu terjadi,” tegasnya.
Dikatakan penasehat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta ini, saat ini, tugas kita adalah membantu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk sukseskan hajat Jakarta.
“Formula E masih proses, tokoh-tokoh politik tolong jaga stabilitas politik. Tunjukan, Jakarta juga bisa buat event sebagus Diriyah,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengapresiasi kontribusi para pengemudi ojek online…
MONITOR, Sorong — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, mendorong seluruh jajaran…
MONITOR, Yogyakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo)…
MONITOR, Jakarta – Sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dinilai masih…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, meminta agar ledakan gudang amunisi…
MONITOR, Kulon Progo – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Moraza, melakukan…