Pastikan Haji 2022, PKS Minta Presiden Lobi Raja Arab Saudi

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori, meminta Presiden Jokowi untuk melobi Raja Arab Saudi demi memperoleh kepastian soal pemberangkatan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

Menurutnya, kewenangan tertinggi soal keputusan penyelenggaraan haji ada di tangan Raja Arab Saudi dan Presiden Jokowi dinilai memiliki hubungan dekat dengan Raja dan Putra Mahkota.

“Sebelumnya kami mengapresiasi kinerja Menteri Agama yang telah datang langsung ke Arab Saudi untuk melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait kepentingan umrah dan haji. Namun, lagi-lagi, kewenangannya tetap ada di tangan Raja Salman selaku ketua dari lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan keputusan soal haji. Oleh karena itu, saya kembali mengusulkan agar Presiden Jokowi sebaiknya segera datang kesana (Red; Arab Saudi) untuk melakukan negosiasi. Sebab, yang diperlukan selain persiapan teknis terkait haji, adalah diplomasi di luar kebiasaan,” kata Bukhori dalam rapat kerja bersama Menag, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Politisi PKS itu menambahkan, selain untuk kepentingan negosiasi haji, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Raja Salman diharapkan bisa menjadi kesempatan bagi Presiden RI untuk membagikan pengalamannya dalam mengendalikan pandemi di Indonesia. 

“Indonesia dianggap sukses dalam mengendalikan pandemi, sehingga hal itu semestinya bisa dijadikan bahan sharing pengalaman Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Arab Saudi sebagai suatu best practice”, ucapnya.

Selain melalui jalur negosiasi langsung antara pemimpin kedua negara, alumnus Universitas Islam Madina Arab Saudi itu mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia supaya bisa memanfaatkan keanggotannya di Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk mendorong Arab Saudi segera memberikan kepastian kuota haji bagi Indonesia.

“Di dunia yang semakin terbuka ini, urusan haji adalah kepentingan dunia Islam. Pemerintah Indonesia sebenarnya bisa mendesak Arab Saudi melalui OKI. Sebab dalam penetapan haji, Arab Saudi tentu akan melibatkan seluruh negara terkait dan tidak mungkin mengambil keputusan sepihak. Khususnya bagi Indonesia sebagai negara dengan penyumbang jemaah haji terbesar sekaligus negara dengan penduduk muslim terbesar, maka ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar putusan haji lebih rasional,” ucap Bukhori. 

Terkait masalah umrah, Anggota Baleg itu mempertanyakan keputusan pemerintah yang justru mengizinkan keberangkatan jemaah umrah di saat angka penularan virus galur Omicron di Indonesia meningkat, yakni pada tanggal 8 Januari 2022. Namun sebaliknya, pemerintah justru membatalkan jadwal umrah yang sebelumnya telah ditetapkan pada 23 Desember 2021 silam ketika angka penularan virus galur Omicron relatif kecil. 

Bukhori juga menagih transparansi atas hasil evaluasi pasca pemberangkatan umrah perdana tahun 2022.

“Pola pengambilan keputusan yang membingungkan tersebut sesungguhnya sangat disayangkan,” kritiknya.