Pemprov DKI Didesak Beri Sanksi Tegas Operator Bus Transjakarta

MONITOR, Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta melalui Komisi B mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memberi sanksi tegas kepada operator Bus Transjakarta. Hal ini, terkait kecelakaan Bus Transjakarta yang menabrak pos polisi di depan Mall PGC Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (2/12/2021) kemarin.

“Saya kira wajib ya operator Bus Transjakarta diberi sanksi tegas, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi,” ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, Jumat (3/12/2021).

Menurut Afni, kecelakaan yang menimpa Bus Transjakarta sudah sering terjadi. Seharusnya, kata dia, masalah ini menjadi perhatian serius bagi pihak operator.

Dikatakannya, dirinya sering teriak soal perekrutan pengemudi supaya tidak sembarangan, serta harus benar-benar selektif. Sebab dikatakannya, bus Transjakarta berbahan bakar gas, beda dengan bus-bus biasa.

“Sopir metro dijadiin pengemudi Transjakarta, ya pantas aja nabrak mulu,” lorohya.

Selain kemampuan berkendara, perekrutan pengemudi juga harus mempertimbangkan kesehatan. “Pengidap epilepsi kok bisa jadi sopir Transjakarta. Ini pasti ada permainan dalam perekrutan,” beber dia merujuk kasus tabrakan Transjakarta yang menewaskan dua orang pada 25 Oktober 2021 lalu.

Politisi perempuan Partai Demokrat DKI Jakarta ini pun meminta agar subsidi untuk transportasi publik atau public service obligation (PSO), khususnya untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), diaudit.

Sebab Transjakarta terus bermasalah. Padahal, lanjutnya, dalam Rancangan APBD tahun 2022 ada penambahan anggaran untuk subsidi hingga Transjakarta menerima sebesar Rp 3,27 triliun. Angka itu memang lebih kecil dari yang diusulkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Dishub DKI mengusulkan sebesar Rp 4,56 triliun.

Penambahan subsidi tersebut agar pelayanan Transjakarta semakin prima. “Tapi nyatanya malah bermasalah terus. Dan ini pasti karena memang dalam pengelolaannya ada masalah,” imbuhnya.

Politisi Parta Demokrat ini pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan, audit keuangan Transjakarta. Sebab kata dia, banyak armada Transjakarta yang tak kurang terpelihara. “Banyak bus Transjakarta yang KIR-nya mati, jarang ganti oli,” pungkasnya.