MEGAPOLITAN

Prasetyo: Jangan ‘Seret’ Presiden di Gelaran Formula E

MONITOR, Jakarta – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengingatkan sejumlah pihak agar tak mendompleng nama Presiden Joko Widodo untuk terselenggaranya balapan mobil Formula E di Jakarta.

Pras sapaan akrabnya menegaskan, upaya tersebut tidak dapat dibenarkan. Apalagi saat ini pelaksanaan Formula E di Jakarta sedang menjadi sorotan publik, sebab dalam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden,” ujarnya dalam keterangan tertulis, yang diterima wartawan, Kamis (25/11).

Politisi PDIP ini pun menekankan, bahwa dirinya tetap mendukung KPK melakukan penyelidikan penyelenggaraan Formula E 2022. Ia meyakini KPK pasti sudah memiliki bukti permulaan yang kuat sehingga laporan terkait Formula E diproses.

“Karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus objektif lah dalam persoalan ini,” ungkapnya.

Upaya lembaga penegak hukum, dikatakan Pras, telah sejalan dengan maksud dari usulan hak interpelasi yang diajukan oleh 33 anggota DPRD DKI Jakarta.

“Dengan proses penyelidikan yang masih terus didalami KPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik,” pungkasnya.

Recent Posts

AAWC 2026, Prof Rokhmin dorong Kerja Sama Asia-Pasifik Perkuat Ketahanan Air dan Adaptasi Perubahan Iklim

MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

58 menit yang lalu

Tegas, Kemenhaj Ancam Cabut Izin Hingga Pidanakan Travel Nakal Penelantar Jemaah

MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…

8 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pasar Pengusaha Kopi Terdampak Bencana Lewat ICX Medan

MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…

13 jam yang lalu

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

20 jam yang lalu

Eksploitasi Manusia dan Perbudakan Modern Makin Berkembang, Ketua Komisi HAM DPR Usul Revisi UU TPPO

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…

20 jam yang lalu

Pemerintah Imbau Masyarakat Lapor Jika Ada Penyimpangan Penyaluran KUR

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit…

20 jam yang lalu