MONITOR, Jakarta – DPRD DKI Jakarta mulai melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2022. Ada dua hal yang disoroti oleh Fraksi Demokrat, agar menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta dalam RAPBD DKI 2022 tersebut.
Dua hal yang disoroti yakni terkait pemberian anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) hingga soal anggaran pendidikan.
Untuk PMD, Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari meminta anggaran PMD yang diberikan kepada empat BUMD milik DKI Jakarta sebesar Rp 5,63 triliun agar bisa direalisasikan tepat waktu dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.
“Fraksi Partai Demokrat meminta kepada BP-BUMD Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan seluruh PMD yang diberikan tersebut dapat direalisasikan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta,” ujarnya usai rapat peripurna pandangan umum fraksi tentang Raperda RAPBD 2022, Selasa (16/11/2021).
Ia menjelaskan, ada empat BUMD yang diusulkan untuk mendapat PMD dalam RAPBD DKI 2022. Empat BUMD tersebut yakni, PT MRT sebesar Rp4,71 trilyun, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp250 miliar, PDAM sebesar Rp322,57 miliar dan PD PAL Jaya sebesar Rp350 miliar.
Fraksi Partai Demokrat juga meminta agar ke depannya BUMD Provinsi DKI Jakarta lebih kreatif untuk mencari sumber pembiayaan dan mengembangkan skema bisnis lainnya yang menarik bagi kalangan dunia usaha agar tidak selalu bergantung kepada PMD dan membebani APBD DKI.
Selain menyoroti pemberian PMD, kata Desie, Fraksi Demokrat juga menyoroti soal pendidikan. Terkait dengan telah dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Fraksi Demokrat meminta agar pelaksanaannya dipantau secara seksama agar tidak menimbulkan cluster penularan COVID-19.
“Pemprov DKI perlu memberikan dukungan anggaran untuk menjamin diterapkannya protokol kesehatan secara ketat oleh sekolah dan siswa,” tegasnya.
Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak korban jiwa, ada banyak
anak-anak yang kehilangan orang tua dan pengasuh. Oleh karenanya, Fraksi Demokrat meminta Pemprov DKI untuk segera melakukan pendataan secara cermat dan membuat program-program untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak.
Terkait adanya pengalokasian bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK dan Peserta Didik PKBM dengan total anggaran sebesar Rp3,77 trilyun.
Fraksi Partai Demokrat lanjut, Desie meminta dilakukan penyempurnaan terhadap penyaluran bantuan biaya personal tersebut agar tepat sasaran, sehingga tidak terjadi lagi penyaluran kepada Siswa yang telah menyelesaikan sebagaimana temuan BPK-RI Tahun 2020 yang lalu.
Untuk pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahun Anggaran 2022 (Bansos untuk mahasiswa tidak mampu) yang ada dalam RAPBD Tahun 2022 dengan anggaran Rp283,6 miliar, Fraksi Demokrat meminta agar sosialisasi dari program tersebut lebih masif untuk mendorong siswa dari keluarga tidak mampu lebih terpacu melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi.
“Untuk hibah bantuan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah swasta dan bantuan sana kegiatan PGRI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp358,17 miliar, Fraksi Demokrat meminta penjelasan skema penyaluran dana hibah tersebut,” pungkasnya.
 DKI 2022.){kind=link}