POLITIK

PKS: KPU Harus Tegas Tentukan Waktu Pemungutan Suara Pemilu

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, memiliki harapan agar jadwal usulan pemerintah dan KPU RI terkait kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024 menemukan titik temu.

Dengan adanya kerangka waktu yang jelas, Mardani menyatakan pihak penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk menyiapkan semua perangkat lebih awal dan lebih berkualitas.

“KPU perlu lebih tegas untuk menentukan sikap, karena sesuai UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU punya kewenangan penuh untuk menentukan hari pemungutan suara dan berbagai tahapan pemilu,” ujar Mardani dalam keterangannya, Selasa (16/11/2021).

Selain itu, Ketua DPP PKS ini menilai KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Lebih jauh Mardani menegaskan, penetapan jadwal Pemilu penting sejak awal ditetapkan agar tidak terkontaminasi isu-isu liar ditengah publik.

“Penetapan waktu pemungutan suara Pemilu 2024 kian penting untuk segera mengakhiri berbagai isu miring dan keresahan publik. Salah satunya adalah demi memperpanjang masa jabatan pemerintahan saat ini sampai 2027 mendatang,” pungkas Mardani.

Recent Posts

Kabar Duka, Anggota DPR RI Aam Khairul Amri Meninggal Dunia

MONITOR, Jakarta - Kabar duka datang dari Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), GP…

9 menit yang lalu

Pertamina Goes to Campus 2024 Resmi Dibuka

MONITOR, Bandung - Pertamina Goes To Campus 2024 (PGTC) resmi dibuka oleh Direktur Utama PT…

19 menit yang lalu

Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

MONITOR, Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina terus membuktikan kinerja cemerlang…

2 jam yang lalu

KKP Tangkap 3 Kapal Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap tiga unit kapal pencuri ikan…

2 jam yang lalu

Kemenag Uji Publik Data Tenaga Non ASN untuk Seleksi CASN, Ini Tautannya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menggelar uji publik hasil pemutakhiran data Tenaga Non Aparatur Sipil…

3 jam yang lalu

Sekjen DPD RI Melepas 96 ASN P3K Diklat Latsar Ke Rindam Jaya

MONITOR, Bogor - Sekretariat Jenderal DPD RI melepas 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja…

3 jam yang lalu