MONITOR, Jakarta – DPRD DKI Jakarta memangkas alokasi belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp 2 triliun. Alokasi yang awalnya diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 2,2 triliun, kini berubah menjadi Rp 200 miliar.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, TAPD harus mengkaji ulang alokasi BTT dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022. Kata dia, saat ini BTT tidak perlu dialokasikan dengan besaran yang signifikan mengingat penularan Covid-19 di Jakarta yang relatif terkendali.
Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19. “Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp 2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp 200 miliar saja,” kata Pras panggilan akrabnya saat rapat Badan Anggaran (Banggar) di kantornya pada Senin (8/11) malam.
Menurutnya, sisa duit sekitar Rp 2 triliun dari alokasi BTT yang dijukan dapat dialihkan untuk program pertumbuhan ekonomi pasca pagebluk Covid-19. Misalnya pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada di bawah naungan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di DKI Jakarta.
Sementara untuk Komisi A bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta mengawasi pagu anggaran Rp 12,9 triliun. Dalam mendukung pemulihan ekonomi, Komisi A telah merekomendasikan kenaikan operasional Dasa Wisma, Jumantik, dan Kader Posyandu dalam laporan hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS untuk APBD tahun 2022.
“Kami juga meminta agar pemberian makan tambahan (PMT) baik di Posyandu ataupun di Sekolah agar dapat memenuhi baku mutu dan higienis,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.
Kemudian, SKPD dari mitra kerja Komisi B bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta memiliki plafon anggaran Rp 9,2 triliun. Salah satu program yang direkomendasikan, yakni peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi di Kepulauan Seribu, sehingga diharapkan perekonomian warga lokal dapat meningkat.
“Seluruh dinas dari mitra Komisi B kami minta lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian warga Jakarta,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.
Selanjutnya SKPD mitra Komisi C terdapat alokasi anggaran Rp 5,8 triliun. Komisi C merekomendasikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengantongi penyertaan modal daerah (PMD) agar mengembangkan kegiatan usaha lebih optimal.
“Jika dana PMD dialokasikan untuk kegiatan usaha sehat, diyakini dapat membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian yang terganggu akibat Covid-19,” jelas Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Yusuf.
Sedangkan mitra Komisi D bidang Pembangunan mengantongi pagu anggaran Rp 16,3 triliun. Komisi ini merekomendasikan agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) mengutamakan pembangunan rusunawa dan rusunami, agar warga Jakarta yang kurang mampu dapat memiliki hunian layak.
Terakhir, mitra Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat mendapatkan pagu anggaran Rp 33,9 triliun. Komisi E merekomendasikan agar mitra kerja memberikan perlindungan ketenagakerjaan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk kader Dasawisma, dan mendorong penambahan insentif untuk guru swasta
 senilai Rp 2 triliun. Alokasi yang awalnya diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 2,2 triliun,){kind=link}